Cuaca Ekstrem, Pemda hingga Masyarakat Diminta Waspada Banjir

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Hal ini seiring peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," ujar kata Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Imbauan ini disampaikan Pratikno menyoroti banjir di Kecamatan Bojongsari, Depok, pada 10 Agustus 2025 akibat hujan deras yang melanda Jabodetabek. Banjir ini berdampak pada 1.580 jiwa dan 480 rumah. 

Saat ini, air telah surut, namun penanganan darurat seperti rencana tanggul sementara, sistem drainase, dan pengecekan kondisi tanggul Kali Angke terus dilakukan.

Pratikno meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta memastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi, sedangkan Kementerian PU diminta menjaga kelancaran saluran air serta kekuatan tanggul.
 

Baca juga: Sejumlah Warga Depok Mengungsi Akibat Banjir

Kemudian, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemda. Kementerian Sosial (Kemensos) agar menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial, serta kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengantisipasi potensi wabah penyakit pascabanjir.

"Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB," ujar Pratikno.

Kemenko PMK tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur. Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir.

Selain itu, Kemenko PMK menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi merespons peringatan dini, guna mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.