Ilustrasi KTP elektronik. Foto: MI/Arya Manggala
Bandung: Terdapat sekitar 700 ribu warga Jawa Barat belum punya Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I tahun 2025.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat, Berli Hamdani, terdapat sekitar 37,8 juta jiwa dari jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa termasuk dalam kategori wajib KTP.
"Dari data itu sekitar 37,8 juta yang wajib memiliki KTP, dan saat ini sekitar 700-an ribu yang belum mendapatkan KTP dengan keterangan atau alasan yang belum diketahui," kata Berli di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 8 Oktober 2025.
Berli menuturkan daerah dengan jumlah warga tanpa e-KTP terbanyak berada di Kabupaten Bogor, diikuti oleh Sukabumi dan Cianjur. Ketiga daerah tersebut dikenal memiliki jumlah penduduk besar serta kondisi geografis yang cukup menantang, sehingga menjadi kendala dalam proses perekaman dan penerbitan e-KTP.
"Kalau yang belum punya KTP, paling banyak itu di Kabupaten Bogor karena penduduknya juga terbanyak. Geografisnya sulit, kemudian Sukabumi dan Cianjur, jadi wilayah Jawa Barat bagian selatan itu memang jadi tantangan," jelas Berli.
Berli mengaku untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil Jabar terus berupaya meningkatkan jangkauan layanan administrasi kependudukan dengan program 'Nganjang Ka Warga', yakni layanan jemput bola yang langsung mendatangi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
"Program Nganjang Ka Warga ini kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan layanan langsung, terutama di wilayah selatan Jawa Barat," jelas Berli.
Berli menambahkan, agar layanan tersebut berjalan optimal, dibutuhkan dukungan anggaran tambahan untuk memperluas kegiatan jemput bola di lapangan.
"Pelayanan jemput bola perlu dimaksimalkan. Jadi memang perlu dukungan anggaran untuk Disdukcapil agar bisa lebih banyak turun ke lapangan, karena wilayah Jawa Barat ini sangat luas dan daerah-daerahnya banyak," ungkap Berli.
Streaming