Rencana Trump untuk Ambil Alih Gaza Tuai Banyak Kecaman

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Selasa, 4 Februari 2025, bahwa AS berencana mengambil alih Jalur Gaza setelah warga Palestina direlokasi ke tempat lain. Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak internasional, termasuk pemimpin negara, politisi AS, dan organisasi advokasi hak asasi manusia.
 

Hamas: Rencana Trump Dapat Menyulut Kekacauan

Mengutip pernyataan pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, pada Selasa, 4 Februari 2025, ia menegaskan bahwa "Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan absurd, dan ide semacam ini mampu menyulut kawasan.". Hamas mengecam rencana ini sebagai upaya pemaksaan yang hanya akan memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.
 

Arab Saudi: Tolak Pengusiran Warga Palestina

Melansir US News pada Rabu, 5 Februari 2025, Arab Saudi secara tegas menolak rencana relokasi warga Palestina. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, mereka menyatakan, "Arab Saudi menolak segala upaya untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka." dan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka.
 

Australia Tetap pada Solusi Dua Negara

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan pada Rabu, 5 Februari 2025, bahwa posisi negaranya tidak berubah. "Posisi Australia sama seperti pagi ini, seperti tahun lalu. Pemerintah Australia mendukung secara bipartisan solusi dua negara.". Pernyataan ini menegaskan komitmen Australia terhadap solusi damai antara Israel dan Palestina.
 

Rashida Tlaib: Tindakan Trump Bentuk Pembersihan Etnis

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat sekaligus keturunan Palestina, Rashida Tlaib, mengutuk keras pernyataan Trump. Ia menyebut, "Warga Palestina tidak akan pergi ke mana-mana. Presiden ini hanya bisa mengeluarkan omong kosong fanatik ini karena ada dukungan bipartisan di Kongres untuk mendanai genosida dan pembersihan etnis.". Ia juga menyerukan agar koleganya yang mendukung solusi dua negara untuk angkat bicara.
 

Baca Juga: Temui Netanyahu, Trump Menegaskan AS akan Ambil Alih Jalur Gaza

 

Chris Van Hollen: Ini Pembersihan Etnis

Senator Demokrat Chris Van Hollen mengecam keras rencana Trump dengan menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis. "Proposal Trump untuk mendorong 2 juta warga Palestina keluar dari Gaza dan mengambil 'kepemilikan' dengan paksa, jika perlu, adalah pembersihan etnis dengan nama lain.". Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini akan memperburuk hubungan AS dengan mitra Arab di kawasan.
 

Chris Murphy: Ini Ide Gila

Senator Chris Murphy tidak menahan diri dalam kritiknya terhadap rencana ini. Melalui platform X (Twitter), ia menulis, "Dia benar-benar kehilangan akal. Invasi AS ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara AS dan perang puluhan tahun di Timur Tengah. Ini seperti lelucon yang buruk dan sakit.".
 

Council on American-Islamic Relations (CAIR): Ini Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Organisasi advokasi Muslim AS, CAIR, mengecam keras ide Trump dengan menegaskan, "Gaza milik rakyat Palestina, bukan Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima.". Mereka juga memperingatkan bahwa pengusiran paksa warga Palestina akan menghancurkan citra internasional AS.
 

Amnesty International: Penghapusan Identitas Palestina

Paul O’Brien, Direktur Eksekutif Amnesty International USA, menyatakan bahwa rencana Trump "Mengusir semua warga Palestina dari Gaza sama saja dengan menghancurkan mereka sebagai sebuah bangsa.". Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Gaza merupakan akibat dari kebijakan Israel yang didukung senjata AS.

Rencana Trump untuk mengambil alih Gaza mendapat kecaman luas, baik dari pemimpin dunia, politisi AS, maupun organisasi HAM. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk pembersihan etnis dan pengabaian terhadap solusi dua negara.

Dengan semakin tajamnya reaksi terhadap kebijakan ini, tekanan terhadap pemerintahan Trump untuk membatalkan rencana tersebut diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan.