Pemkot Bandung Lakukan Efisiensi Anggaran usai Dana Transfer Daerah Berkurang Rp600 Miliar

Bandung: Pemerintah Kota Bandung melakukan langkah efisiensi anggaran setelah dana transfer daerah berkurang hampir Rp600 miliar. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan penghematan akan difokuskan pada belanja pegawai dan operasional pemerintahan.

Menurut Farhan, penghematan yang dilakukan Pemkot Bandung tidak akan menyentuh layanan dasar masyarakat. Penghematan justru akan dilakukan pada beberapa pos anggaran yang dinilai tidak terlalu penting, seperti kegiatan atau acara yang bersifat seremonial.

"Dana transfer daerah kita kehilangan hampir Rp600 miliar. Maka kita melakukan banyak penghematan. Yang pertama, belanja pegawai dihemat, terutama dalam pendaftaran dan pengelolaan pegawai tidak tetap agar lebih selektif," ujar Farhan di Balai Kota Bandung pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Farhan mengungkapkan pos anggaran yang dipangkas cukup beragam. Penghematan mencakup efisiensi operasional hingga penghapusan total perjalanan dinas luar negeri pada tahun 2026 mendatang.

"Perjalanan dinas luar negeri nol, mobil dinas baru juga nol. Pokoknya banyak efisiensi. Alhamdulillah semalam saja kita berhasil menghemat hampir Rp300 miliar," kata Farhan.

Dengan strategi penghematan dan pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), Pemkot Bandung berhasil mengamankan anggaran sekitar Rp7,8 triliun. Namun, masih terdapat kekurangan sekitar Rp600 miliar yang harus dicari melalui dukungan pemerintah pusat.

Pemkot Bandung akan berusaha menutup kekurangan anggaran melalui program-program kementerian. Kerja sama akan dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, PUPR, Pendidikan, Kesehatan, bahkan BRIN.

Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap layanan publik. Efisiensi hanya akan menyasar birokrasi dan tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada warga.

Kebijakan ini berdasarkan kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyusul berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat. "Kesepakatan dengan Pak Gubernur jelas: layanan dasar tidak boleh berubah. Yang harus berubah adalah operasional pemerintahan," ungkap Farhan.