Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pengusaha Kakap Dinilai Bagian dari Konsolidasi Ekonomi

Jakarta: Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pengusaha kelas kakap di Istana Kepresidenan pada Kamis malam, 6 Maret dan Jumat, 7 Maret 2025 dinilai merupakan upaya konsolidasi ekonomi.

"Ini merupakan simbol upaya konsolidasi ekonomi, terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah ke depan di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ujar Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor dilansir Sabtu, 8 Maret 2025. 

Upaya konsolidasi yang ingin dicapai pemerintah itu kentara terlihat dari variasi sektor bisnis pengusaha yang diundang untuk bertemu. Dari variasi sektor bisnis para pengusaha kakap itu juga tampak relevan dengan sektor program prioritas pemerintah.

Menurut Reyhan, jika konsolidasi tersebut dapat dilakukan, maka tingkat keberhasilan pencapaian program berpeluang besar juga berhasil. "Bila konsolidasi dapat dilakukan, probabilitas keberhasilan menjadi lebih tinggi," kata dia. 

Hanya, dia belum bisa menduga lebih lanjut mengenai pertemuan antara Kepala Negara dengan pengusaha-pengusaha kakap itu. "Dampak terhadap perekonomian mungkin masih cukup terbatas dan bergantung apakah konsolidasi berhasil atau tidak," kata Reyhan.

"Namun, konsolidasi yang cukup kuat perlu memerhatikan dampak ekonomi kepada masyarakat luas terutama pembukaan lapangan kerja agar mampu meningkatkan kesejahteraan," tambahnya.
 

Baca juga:  Perang Dagang AS-Tiongkok, Ekonomi RI Terancam Kena Imbasnya

(Presiden Prabowo Subianto. Metrtovnews.com/Kautsar Widya)

Upaya pemerintah rayu pengusaha

Sementara itu, Kepala Kajian Penelitian Ekonomi Makro dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki menilai, pertemuan tersebut boleh jadi menjadi sarana bagi pemerintah untuk membujuk dan merayu pengusaha kakap untuk mendukung kebijakan yang akan diambil.

"Bisa jadi pemerintah ingin memberikan assurance kepada swasta atau pun pengusaha terkait kebijakan yang akan diambil. Sepertinya hal ini masih missing dalam beberapa bulan terakhir," imbuhnya.

"Kemungkinan besar di sisi yang lain pemerintah minta support dari swasta untuk beberapa program unggulan. Khususnya karena anggaran pemerintah yang sangat terbatas sekarang," ungkap Jahen.