Usaha Pemerintah Menyelamatkan Nasib Kelas Menengah

Jakarta: Pemerintah berupaya keras mendukung dan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar tak turun kelas demi menopang ekonomi indonesia. Hal itu karena pengambil kebijakan menyadari kemampuan konsumsi masyarakat kelas menengah belum sepenuhnya pulih pascapandemi covid-19, bahkan cenderung melemah.
 

Baca juga: Bedah Editorial MI: Cegah Bom Waktu Kelas Menengah

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada Media Indonesia melalui pesan tertulis. Dia mengatakan, peran dan posisi penting dari kelas menengah amat dibutuhkan dalam perekonomian nasional.

"Maka pada semester II-2024 ini pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan pemberian berbagai insentif dan program untuk masyarakat kelas menengah, sehingga bisa lebih inklusif dan merata di seluruh tingkatan kelas menengah," ujar dia, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 16 September 2024.

Sejumlah insentif atau program yang digulirkan untuk mendukung daya beli kelas menengah tersebut di antaranya, pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk sektor perumahan atas pembelian rumah tapak dengan maksimal harga Rp5 miliar.

Kemudian penambahan Kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dari 166 ribu Unit menjadi 200 ribu unit. Lalu optimalisasi JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dengan memberikan relaksasi kemudahan persyaratan untuk mendapatkan manfaat tunai, akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja.

Berikutnya ialah mendorong kemudahan akses bagi kelas menengah untuk mengakses program Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, dukungan untuk menjaga daya beli kelas menengah juga diberikan melalui kompensasi dan subsidi energi yang sejauh ini masih banyak dimanfaatkan.

Susiwijono menerangkan, peranan masyarakat kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah menjadi yang paling krusial dalam golongan kelas menengah. Hal itu karena proporsi dua subkelompok tersebut mencapai 66,15 persen dari total penduduk.

Sedangkan dari sisi konsumsi atau pengeluaran, masyarakat kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah mencapai 81 persen dari total pengeluaran penduduk. Karena itu, dua subkelompok itu amat menentukan kinerja dan daya tahan perekonomian nasional.

Pascapandemi covid-19, kelompok kelas menengah mengalami penurunan

Namun pascapandemi covid-19, kelompok kelas menengah mengalami penurunan, baik jumlah maupun proporsinya. Pada 2019 masyarakat kelas menengah tercatat sebanyak 57,3 juta orang, setara 21,45?ri total penduduk.

Lalu terjadi penurunan pada 2021, alias saat pandemi merebak menjadi 53,8 juta orang, setara 19,82 persen dari total penduduk. Penurunan berlanjut di 2023 menjadi 48,27 juta orang, setara 17,44 persen dari total penduduk.

Sebaliknya kelompok menuju kelas menengah mengalami peningkatan, baik jumlah maupun proporsinya. Pada 2019 jumlah masyarakat di kelompok itu tercatat sebanyak 128,8 juta orang, atau 48,20 persen dari total penduduk.

Jumlah tersebut naik pada 2021 menjadi 130,8 juta, atau 48,17 persen dari total penduduk. Kenaikan berlanjut di 2023, yakni menjadi 136,9 juta orang, atau 49,47 persen dari total penduduk.

"Ini mengindikasikan pandemi covid-19 sangat berdampak pada penurunan kelas menengah, bahkan sampai saat ini dampaknya masih dirasakan dan masih belum pulih sepenuhnya. Terjadi penurunan jumlah kelas menengah dan turun kelas menjadi menuju kelas menengah," terang Susiwijono.

"Karena itu pemerintah terus memberikan perhatian dengan memberikan insentif kepada kelas menengah, khususnya untuk menjaga daya beli, untuk mempertahankan tingkat konsumsi kelas menengah," tambah dia.

Pentingnya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah juga tercermin dari komponen pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yakni berkisar 53 persen. Dari porsi itu, kelas menengah dan menuju kelas menengah memiliki porsi hingga 81 persen terhadap konsumsi rumah tangga.