Moody's Tak akan Turunkan Rating Jepang

Tokyo: Moody's tidak memperkirakan Jepang akan memenuhi target penyeimbangan anggaran utama tahun fiskal 2025, namun hal tersebut tidak akan memicu tindakan pemeringkatan negatif. Peringkat Moody's untuk kredit Jepang terakhir ditetapkan pada akhir 2014 di A1 dengan prospek stabil.
 

baca juga:  Pemerintah Jepang Siap Kontrol Pergerakan Yen

"Tidak, kegagalan memenuhi target bukanlah pemicunya. Bahkan enam hingga tujuh tahun yang lalu kami mengatakan mereka tidak akan mencapai target. Namun saat itu, kami tidak melakukan tindakan pemeringkatan negatif apa pun," tambah Analis Moody's Christian de Guzman, dilansir Channel News Asia, Selasa, 25 Juni 2024.

Jika Jepang mengabaikan komitmen tersebut dan penurunan defisit fiskal yang signifikan menyebabkan utang menjadi jauh lebih tinggi, Moody's akan memeriksa pilar-pilar pemeringkatan tersebut.

De Guzman juga berbicara tentang potensi Jepang untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal dan moneter Jepang.

"Kami memperkirakan Bank of Japan (BoJ) akan mengambil pendekatan normalisasi secara bertahap. Itu berarti mereka (pemerintah) punya waktu untuk menyesuaikan pengaturan fiskal mereka untuk mempersiapkan saat ketika suku bunga bisa naik lebih tinggi lagi," kata de Guzman.

Reformasi fiskal telah menjadi tugas mendesak di Jepang sejak bank sentral pada Maret mengakhiri kebijakan suku bunga negatif dan kebijakan tidak konvensional lainnya yang telah membuat biaya pinjaman tetap rendah.

Pinjaman naik

Pinjaman pemerintah kini dua kali lipat besarnya perekonomian, dan sejauh ini merupakan proporsi tertinggi di antara negara-negara industri.

Pemerintah telah menjanjikan surplus anggaran primer pada tahun fiskal berikutnya, sebuah target yang dianggap optimis oleh banyak analis. Saldo anggaran primer, yang tidak termasuk penjualan obligasi baru dan biaya pembayaran utang, menunjukkan sejauh mana langkah-langkah kebijakan dapat dibiayai tanpa menerbitkan utang.

"Pemerintah tidak akan mampu mencapai target tersebut," kata de Guzman.

Selama pemerintah tetap berpegang pada komitmen reformasi belanja dan pendapatan, kegagalan memenuhi target tidak akan memicu tindakan pemeringkatan apa pun, setidaknya untuk saat ini.

"Saya rasa hal tersebut belum akan terjadi. Namun, menurut saya ini merupakan sinyal adanya komitmen, dan menurut saya penting untuk memperkuat komitmen tersebut." tegas dia.