Penambahan Kementerian Harus Diisi Sosok Kompeten

Jakarta: Wacana penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dinilai baik. Asalkan, penempatan menterinya bukan sekadar bagi-bagi jabatan.

"Penambahan menteri tidak terlalu masalah yang penting diatur agar sosoknya profesional, orang yang tepat, jujur, dan bukan maling," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Jumat, 9 Mei 2024.

Jerry mengatakan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak program yang harus dikerjakan. Penambahan jumlah kementerian diyakini membantu mencapai target itu.

"Yang justru perlu dikurangi adalah jabatan wakil menteri dan staf khusus milenial karena terlalu banyak, tidak efektif, dan tidak efisien," ujar dia.
 

Baca juga: Penambahan Jumlah Kementerian Dinilai Tidak Efektif

Jerry menyebut penambahan jumlah kementerian menjadi 40 masih realistis. Dia berkaca dari Kabinet Pembangunan VI era Presiden Soeharto yang terdapat 38 kementerian.

"Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif dan hanya membuang anggaran negara sebaiknya dibekukan," papar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.

"Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.