Antrean Panjang Kelangkaan BBM di Lampung jadi Rutinitas Jelang Akhir Tahun

Bandar Lampung: Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Lampung menilai, antrean panjang akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sudah menjadi rutinitas setiap akhir tahun.

Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Provinsi Lampung, Donny Irawan mengatakan, kondisi ini merupakan kewenangan BPH Migas untuk membatasi kuota setiap akhir tahun.

"Jadi mereka (BPH Migas) itu pakai kuota. Kuota itu kalau sudah mendekati habis selalu dibatasi agar ketahanan kuota BBM solar subsidi tahan sampai di ujung tahun," ujar Donny Irawan, Selasa, 21 November 2023.

Namun dengan pembatasan itu, Hiswana Migas menilai justru menimbulkan kelangkaan BBM solar yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama sopir truk dan angkutan umum. 

"Kasihan mereka harus antre dan sebagainya. Kami minta BPH Migas itu jangan membiarkan kesulitan masyarakat seperti ini. Harusnya mereka peka, jangan membiarkan zaman kemerdekaan ini antrean itu seperti tontonan drama," ungkapnya. 

Dari para pengusaha pun menurutnya ikut terdampak, sebab mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dan dari segi bisnis pengeluaran tetap. Namun penjualan dibatasi dengan adanya aturan dari pihak Pertamina. 

"Kita bagi pengusaha yang tergabung Hiswana Migas terus terang saja kami menjerit tidak bisa melayani konsumen dengan maksimal, operasional kami tidak ketutup. Sekarang kan pengeluaran tetap sementara penjualan dibatasi," kata dia. 

Donny juga menyampaikan, bahwa banyak tanggapan dari para konsumen lebih baik harga dinaikkan tetapi penjualan tidak dibatasi, dari pada dibatasi namun kuota kebutuhan tidak terpenuhi. 

"Kemarin kami bertemu petani juga lebih baik naikin saja yang penting dapat, mereka mau ke sawah, ladang dan di laut, ribut semua. Ini memang selalu setiap akhir tahun, biasanya 16.000 liter sekarang hanya dikasih 8.000 liter," ujarnya. 

Pihak Hiswana Migas pun telah melakukan upaya untuk menjaga stabilitas kuota BBM solar subsidi ini. Namun terhalang dengan banyaknya aturan yang justru dinilai menimbulkan berbagai masalah. 

"Dari Hiswana Migas kita sudah berbagai upaya, kami maunya solusi bukan banyak aturan, sekarang ini banyak masalah karena banyak aturan. Sekarang kebutuhan tidak bisa diatur, ekonomi mau tumbuh berkembang. Bebasin saja karena negara ini sudah demokrasi, masih dijatah saja, suka lihat antrean, kalau mau pemerintah gratiskan sekalian dari BPH Migas kami minta juga punya perhatian jangan seperti itu terus," ujar dia.