Beri Keleluasaan APBN 2025, Puan Minta Prabowo-Gibran Pecahkan Masalah Struktural

Jakarta: DPR-RI dan Pemerintah sepakat untuk memberi keleluasaan pemerintah baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam penyusunan APBN 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2024. Pasalnya, 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

"Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di 2025," kata Puan, Jumat, 16 Agustus 2024.

Puan menjelaskan, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan.

 

Baca juga:  Belanja Makan Bergizi Gratis Ada di Pos Kesehatan pada APBN 2025

Namun, Puan menekankan, dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat.

"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending," ujar dia.

Lebih lanjut, Puan mendorong, pemerintah yang baru untuk  menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

Adapun masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri,
ekonomi kerakyatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," ucap dia.