Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Sekretariat Presiden
Indriyani Astuti • 9 January 2024 12:29
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sisa waktu pemerintahan pada 2024 untuk mempercepat digitalisasi untuk pelayanan. Namun, di sisi lain, presiden juga meminta tidak ada pemborosan dalam belanja infrastruktur digital.
"Transformasi digital menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul kita lakukan," ucap Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Presiden berpesan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) untuk menyederhanakan ribuan platform di kementerian/lembaga. Aplikasi-aplikasi yang muncul, sambung Jokowi, tidak hanya untuk proyek saja atau menyulitkan pengguna.
Presiden meminta semua dibuat lebih sederhana dan lebih berguna dalam pelayanan digital pemerintah. "Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," tegas Jokowi.
Menpan-Rebiro juga diminta untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital dan mengkonsolidasikan semua sistem dalam satu portal nasional. Presiden juga menekankan pentingnya keamanan digital.
"Saya minta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ikut mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi government technology nasional," ucap dia.
Baca juga: Digitalisasi UMKM Kunci Kapitalisasi Bonus Demografi
Streaming