Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor Presiden di Tengah Penyelidikan Darurat Militer

Seoul: Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengumumkan bahwa mereka telah menggerebek kantor Presiden Yoon Sook Yeol. Ini terjadi seiring dengan semakin intensifnya penyelidikan terhadap deklarasi darurat militer yang diumumkan olehnya.

“Tim Investigasi Khusus telah melakukan penggerebekan di kantor kepresidenan, Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional,” demikian pernyataan unit tersebut dalam pesan yang dikirim ke AFP.

Yoon saat ini berada di bawah larangan perjalanan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan “pemberontakan” di lingkaran dalamnya, setelah penangguhan singkat pemerintahan sipil pada 3 Desember.

Mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun secara resmi ditangkap kemarin atas tuduhan “terlibat dalam tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi manusia”.
 

Baca: Mantan Menhan Korsel Ditangkap Atas Tuduhan Pemberontakan.

Hari ini, Yonhap melaporkan bahwa Kim telah mencoba bunuh diri sesaat sebelum penangkapannya.

Seorang juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP sebelumnya bahwa Kim ditangkap karena kekhawatiran akan kemungkinan penghancuran bukti.

Melalui pengacaranya, Kim menyatakan bahwa "semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangan saya" dan bahwa para bawahan "hanya menjalankan perintah saya dan melaksanakan tugas yang diberikan."

Kim, yang ditahan pada Minggu, telah dijatuhi larangan bepergian bersama mantan menteri dalam negeri dan jenderal yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer tersebut.

Operasi itu melibatkan pengerahan pasukan dan helikopter ke parlemen dalam upaya yang tampaknya gagal untuk mencegah anggota parlemen membatalkan deklarasi darurat militer oleh Yoon.

Cho Ji-ho, komisaris jenderal Badan Kepolisian Nasional Korea, dan Kim Bong-sik, kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, juga ditangkap pada Rabu pagi, menurut pihak kepolisian.

Kediktatoran fasis

Media pemerintah Korea Utara untuk pertama kalinya mengomentari apa yang disebut sebagai "kekacauan" di Korea Selatan hari ini.

“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu mengayunkan senjata serta pisau kediktatoran fasisnya telah menimbulkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” tulis sebuah komentar.

Yoon sebelumnya menyatakan bahwa deklarasi darurat militernya bertujuan, sebagian, untuk melindungi Korea Selatan “dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat.”

Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Korea Utara meluncurkan serangkaian rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.

Mantan Menteri Pertahanan Kim dituduh oleh anggota parlemen oposisi memerintahkan serangan terhadap lokasi peluncuran balon pembawa sampah dari Korea Utara, perintah yang dilaporkan ditolak oleh bawahannya.

Ia juga diduga menginstruksikan pengiriman drone ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, dalam upaya yang tampaknya untuk memprovokasi konflik sebagai dalih untuk mendeklarasikan darurat militer.

Gugus tugas

Yoon berhasil lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu, meskipun puluhan ribu warga Korea Selatan menghadapi suhu beku di luar gedung untuk menuntut pemberhentiannya.

Protes yang lebih kecil terus berlangsung setiap malam sejak saat itu, sementara jajak pendapat menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap Yoon mencapai rekor terendah.

Kemarin, sebuah satuan tugas khusus dalam partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengusulkan rencana agar presiden mengundurkan diri pada Februari atau Maret, diikuti dengan pemilihan umum baru pada April atau Mei.

Namun, usulan tersebut belum diadopsi oleh partai secara keseluruhan. Bahkan jika disetujui, peta jalan itu kecil kemungkinan dapat mencegah upaya baru dari oposisi untuk memakzulkan Yoon pada Sabtu mendatang.

Mosi tersebut hanya membutuhkan delapan anggota Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan.

Pekan lalu, dua anggota parlemen People Power Party yaitu Ahn Cheol-soo dan Kim Yea-ji memilih mendukung mosi tersebut, dan dua anggota lainnya pada Selasa menyatakan bahwa mereka akan mendukungnya kali ini. (Antariska)