Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menerima aspirasi dari 235 tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari. Foto: Dok. Istimewa.
DPD RI Tampung Aspirasi 235 Nakes Manokwari
Fachri Audhia Hafiez • 19 February 2026 19:48
Jakarta: Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menerima aspirasi dari 235 tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Mereka mengadukan persoalan terkait pemberhentian.
“Mereka merasa pemberhentian ini tidak adil. Diangkat dengan SK Bupati, tetapi diberhentikan hanya dengan surat edaran,” ujar Filep dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Februari 2026.
Para nakes yang berasal dari 16 Puskesmas dan satu rumah sakit. Mereka mempertanyakan prosedur pemberhentian yang dinilai janggal dan tidak adil.
Filep menjelaskan, para nakes tersebut mengeklaim alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan pemerintah daerah tidak sepenuhnya akurat. Menurut para nakes, pembiayaan operasional fasilitas kesehatan tidak hanya bergantung pada APBD, namun juga didukung oleh dana BPJS dan sumber lainnya.
Mereka telah mengabdi selama belasan tahun. Namun, tidak terakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Padahal, kebijakan daerah seharusnya tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
.jpeg)
Ilustrasi tenaga kesehatan. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
“Kesehatan adalah aset utama. Jika tenaga medis tidak diperhatikan atau bahkan diberhentikan, ini menjadi tidak sejalan dengan program nasional,” ucap Filep.
Filep juga menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang terkesan menutup diri. Ia telah berupaya melakukan klarifikasi terkait kebijakan penghentian nakes honorer tertanggal 8 Januari 2026 tersebut, namun tidak kunjung mendapatkan respons.
"Saya sudah berkali-kali menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tapi tidak direspons. Maka kami mendorong agar bupati segera evaluasi Kepala Dinas Kesehatan, karena secara teknis, harusnya Kadis kesehatan memberikan informasi yang valid kepada bupati selaku pejabat politik,” tegas Filep.
Komite III DPD RI berencana memanggil pihak Dinas Kesehatan baik tingkat kabupaten maupun provinsi pada pekan depan. Filep janji merumuskan solusi, termasuk mendorong prioritas P3K atau redistribusi tenaga medis ke wilayah sekitar seperti Manokwari Selatan atau Pegunungan Arfak.
“Saya akan membawa persoalan ini ke rapat dan mencari jalan keluar,” ujar Filep.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com