Wakil Ketua MPR Ajak Publik Kawal Pelaksanaan PIP agar Optimal

Ponorogo: Wakil Ketua MPR Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak seluruh masyarakat terus mengawal pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP). Pelaksanaannya harus tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Ibas dalam kegiatan reses di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Reses fokus penguatan akses pendidikan bagi anak-anak penerima PIP.

"Dana ini adalah amanah. Harus tepat sasaran, tepat guna, tanpa potongan, dan tanpa penyalahgunaan. Kita semua wajib mengawalnya," ujar Ibas dalam keterangannya, Minggu, 1 Maret 2026.

Saat ini, lebih dari 20 juta siswa di Indonesia menerima manfaat PIP sebagai bentuk komitmen negara agar tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Namun, tantangan masih ada, mulai dari angka putus sekolah di sejumlah daerah, kesenjangan akses digital, hingga tekanan ekonomi keluarga.

Ia juga mendorong sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam memastikan pemanfaatan PIP berjalan optimal. Sekolah harus aktif membina, orang tua mendampingi dengan penuh perhatian, dan pemerintah hadir dalam pengawasan.

Ibas juga berpesan agar para siswa terus belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, serta mengisi Ramadan dengan ilmu dan akhlak.

"Jika satu anak berhasil, satu keluarga akan terang. Jika banyak anak berhasil, Indonesia akan gemilang," ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu.

Ilustrasi. Metrotvnews.com

Ibas turut membuka ruang dialog dengan para tenaga pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan daerah untuk menyerap berbagai aspirasi di lapangan. Sejumlah pendapat disampaikan, mulai aturan masa jabatan kepala sekolah dasar hingga rendahnya guru yang berminat jadi kepala sekolah. 

Merespons hal tersebut, Ibas menegaskan pemerataan dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas nasional dengan memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan fasilitas, akses belajar, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Seluruh aspirasi akan ditampung dan diperkuat dengan data lapangan untuk diperjuangkan di tingkat pusat.