Jelang pemilu, Netanyahu Tempatkan Turki sebagai Musuh Terbaru Israel

Tel Aviv: Papan reklame raksasa di jalan raya utama Tel Aviv, Israel menempatkan Turki tepat di pusat kampanye pemilihan umum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Gambar tersebut menampilkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersanding dengan para pemimpin Iran, Hizbullah, dan Wali Kota New York City sebagai musuh Israel, dengan slogan: "Mereka ingin Netanyahu kalah. Jangan biarkan mereka menang."

Hanya beberapa hari kemudian, Turki juga menjadi pusat konfrontasi militer terbaru Israel.

Jet-jet Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Dahar di Suriah utara, menyasar apa yang disebut para pejabat sebagai peningkatan kekuatan militer Turki yang baru muncul, yang dipandang Israel sebagai ancaman signifikan.

Namun, dengan pemilu yang tinggal dua bulan lagi, kedekatan waktu serangan tersebut dengan pesan kampanye Netanyahu telah memicu perdebatan di Israel maupun luar negeri: apakah Netanyahu sedang melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman strategis yang nyata, atau justru membesar-besarkan ancaman demi mendongkrak posisinya dalam pemilu?

Sepanjang karier politiknya yang telah berlangsung puluhan tahun, Netanyahu kerap menampilkan dirinya sebagai sosok "Mr. Security" (Petugas Keamanan) yang mumpuni dalam menghadapi segala ancaman terhadap Israel. Ia juga merupakan politisi ulung yang memiliki rekam jejak panjang dalam memanfaatkan situasi krisis untuk keuntungan pribadinya.

Tom Barrack, utusan Presiden AS Donald Trump untuk Suriah sekaligus duta besar untuk Turki, melontarkan kritik terbuka yang jarang terjadi terhadap Israel terkait serangan tersebut, dengan menyebutnya sebagai "eskalasi yang tidak perlu." Dalam sebuah wawancara dengan podcaster Mario Nawfal, Barrack mengisyaratkan adanya motif politik, dengan melontarkan teori bahwa Israel "hanya mencoba memancing Turki."

“Ini langkah yang sangat agresif, namun mungkin menguntungkan menjelang pemilu,” ujar Barrack, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 25 Agustus 2026.

Secara resmi, Israel membingkai serangan tersebut sebagai kebutuhan operasional semata: baik Netanyahu maupun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa intelijen Israel mengindikasikan Turki sedang bersiap menempatkan pasukan dan peralatan di pangkalan udara tersebut.

Sumber militer Israel mengatakan kepada CNN bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah mengumpulkan informasi intelijen mengenai rencana Turki untuk mengerahkan personel, pesawat nirawak (drone), dan sistem pertahanan udara di lokasi tersebut. Pengerahan semacam itu, menurut sumber tersebut, dapat membatasi kebebasan bertindak Israel di wilayah udara Suriah dan mengubah keseimbangan strategis di kawasan itu.

Informasi intelijen tersebut, menurut sumber kedua, telah dibagikan kepada pemerintahan Trump dan Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa. Israel dan Suriah telah mengadakan pembicaraan dekonflik selama setahun terakhir, mencapai apa yang digambarkan Netanyahu sebagai "status quo dalam masalah keamanan."

Pada Minggu 23 Agustus 2026, Roman Goffman, kepala badan intelijen Mossad Israel, kembali bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani di Yordania untuk meredakan ketegangan terkini, menurut kantor berita negara Suriah.

Namun, Turki, AS, dan sejumlah rival politik domestik Netanyahu menyoroti waktu kejadian tersebut. Menolak klaim Israel sebagai sesuatu yang "tidak dapat dipertanggungjawabkan," Turki menuduh Netanyahu "menjalankan kebijakan ekspansionis dan yang memicu ketidakstabilan di kawasan" menjelang pemungutan suara Oktober. Pemerintah Turki menyatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Suriah "atas dasar yang sah demi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran."

Netanyahu menyebut Erdogan sebagai 'tiran antisemit'

Netanyahu dan Katz menepis narasi mengenai adanya motif politik, dan justru memperingatkan tentang potensi kehadiran militer Turki yang akan mengakar di Suriah.

"Kami tidak akan menoleransi kehadiran militer Turki yang mengakar di Suriah dan mengancam Israel," ujar Netanyahu pekan lalu.

Sementara itu, perdana menteri Israel tersebut juga memperkeras retorika konfrontatifnya terhadap Erdogan. Pada Jumat, kantor Netanyahu menyebut Erdogan dalam sebuah unggahan di X sebagai "tiran antisemit yang menindas rakyatnya sendiri."

Netanyahu dan Erdogan memiliki sejarah perselisihan publik yang panjang, yang memanas secara drastis selama konflik di Gaza, Lebanon, dan Iran. Erdogan pernah menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang dan berulang kali menuduh Israel melakukan kekejaman di Gaza, sebaliknya Netanyahu menuduh Erdogan mendukung Hamas.

Baru-baru ini, Netanyahu menentang penjualan jet tempur F-35 AS ke Ankara, seraya memperingatkan tentang "ambisi agresif" Erdogan di kawasan tersebut.

Amos Harel, seorang analis keamanan senior untuk surat kabar berhaluan kiri Haaretz mengatakan bahwa penjelasan dari sisi keamanan maupun politik sama-sama relevan.

"Memang ada indikasi bahwa sikap Erdogan terhadap Israel sangat bermusuhan, dan bahwa Turki sedang melakukan berbagai langkah militer di Suriah yang sebagian di antaranya menjadi perhatian IDF, termasuk di bandara spesifik tersebut," ujar Erdogan, sembari mengutip informasi intelijen mengenai rencana Turki untuk mengerahkan penasihat, pesawat nirawak (drone), dan sistem pertahanan udara.

Pada saat yang sama, Harel mengatakan kepada CNN, "juga sangat jelas bahwa Netanyahu sedang menempuh langkah baru yang agresif," sebuah pendekatan yang ia gambarkan sebagai pelajaran dari serangan  7 Oktober 2023 terhadap Israel: menyerang lebih dulu di setiap lini, sembari membentuk zona penyangga keamanan di sepanjang perbatasan Israel yang berbatasan dengan Gaza, Lebanon, dan Suriah.

Militer Israel merebut zona penyangga seluas 400 kilometer persegi di wilayah Suriah setelah runtuhnya rezim Assad pada tahun 2024 dan terus mendudukinya sejak saat itu.

Perang kata-kata ini justru semakin memperdalam kecurigaan sebagian kritikus Netanyahu. Pemimpin oposisi Yair Lapid, yang menilai operasi tersebut dapat dibenarkan, mengkritik pernyataan bernada kemenangan yang dilontarkan pihak Israel setelahnya.

"Di Timur Tengah, melakukan serangan saat diperlukan itu penting. Namun, jika Anda sudah menyerang, tetaplah diam," ujar Lapid.

Yair Golan, pemimpin partai Demokrat yang berhaluan kiri, menyebut operasi tersebut "provokatif dan berbahaya." Mantan Perdana Menteri Ehud Barak melangkah lebih jauh dengan menulis di media sosial bahwa eskalasi ini "sangat kental dengan niat politis untuk menghadapi pemilu di tengah serangkaian ketegangan keamanan yang dirancang untuk membuat publik khawatir."

Mengingat Netanyahu dan blok politiknya saat ini tertinggal dalam jajak pendapat, para kritikus khawatir bahwa krisis keamanan baru dapat mengubah peta politik secara mendasar dan membantunya mengendalikan agenda kampanye.

"Netanyahu dikenal meyakini bahwa situasi darurat keamanan merupakan pilihan terakhir yang dapat mengubah keadaan dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan dalam pemilu ini," kata Harel.

Dan dengan Trump yang membatasi perang Israel melawan Iran serta membatasi aksi militernya di Gaza dan Lebanon, ia menambahkan, "Turki-Suriah menjadi front potensial. Hal ini setidaknya memunculkan kecurigaan kuat bahwa ada pertimbangan politis yang turut berperan."