Mengenal Struktur Lengkap Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

Jakarta: Republik Islam Iran baru saja memilih Pemimpin Tertinggi (Rahbar) baru, Mojtaba Khamenei, menyusul wafatnya Ali Khamenei dalam serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026.

Republik Islam Iran bukanlah negara demokrasi dalam pengertian Barat, melainkan sebuah sistem unik yang hingga kini masih diperdebatkan para pengamat apakah murni merupakan teokrasi atau sistem pemerintahan hibrida.

Sistem ini berlandaskan pada konsep Velayat-e Faqih. Konsep ini mengadvokasi sistem politik berbasis perwalian yang bersandar pada seorang ahli hukum Islam (faqih) yang adil dan mumpuni untuk memegang kepemimpinan pemerintahan selama masa kegaiban Imam.

Dalam keyakinan Syi'ah Dua Belas Imam, imam kedua belas mereka, Muhammad al-Mahdi, diyakini sedang mengalami proses kegaiban atau al-Ghayba al-Kubra, yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga kemunculannya kembali di akhir zaman.

Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 1979 setelah jatuhnya monarki Shah di bawah kepemimpinan Ruhollah Khomeini melalui referendum konstitusional. Di dalamnya, organ-organ republik modern—seperti legislatif (Majlis), eksekutif (Presiden), dan yudisial—dilingkupi dan berada di bawah pengawasan ketat sistem klerikal (ulama).

Lantas, bagaimana sebenarnya struktur rezim yang telah berdiri selama 47 tahun ini? Berikut adalah bedah tuntas struktur kekuasaan di Teheran.
 

1. Pemimpin Tertinggi (Rahbar)

Mojtaba Khmaenei Pemimpin Tertingi Iran yang baru. Foto: Rudaw

Di puncak piramida kekuasaan Republik Islam Iran berdiri Pemimpin Tertinggi atau Rahbar. Rahbar adalah kepala negara dengan kekuasaan yang melampaui seluruh cabang pemerintahan lainnya.

Konstitusi memberikan mandat kepada Rahbar untuk menetapkan garis besar kebijakan strategis negara.

Kekuasaannya mencakup peran sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, di mana ia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk dan memberhentikan komandan militer, kepala Garda Revolusi Islam (IRGC), serta pimpinan kepolisian nasional.

Selain militer, pengaruhnya mencakup penunjukan kepala lembaga peradilan, pimpinan media pemerintah, serta setengah dari anggota Dewan Garda. Setiap keputusan besar nasional pada akhirnya harus mendapatkan restu dari posisi ini.

Untuk menduduki jabatan tersebut, seseorang haruslah ulama senior yang dinilai memiliki kualifikasi hukum Islam dan visi politik yang mumpuni.
 

2. Majelis Para Ahli

Sumber: ncr-Iran.org

Secara konstitusional, Rahbar diawasi oleh Majelis Para Ahli (Assembly of Experts). Lembaga ini merupakan kumpulan 88 ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat setiap delapan tahun sekali. Fungsi utamanya adalah memilih, memantau, dan memiliki wewenang hukum untuk memberhentikan Pemimpin Tertinggi.

Tugas utama Majelis Para Ahli adalah menilai kelayakan kandidat Pemimpin Tertinggi, yang harus dianggap memiliki keadilan, kesalehan, serta kemampuan memimpin secara spiritual dan politik.

Ketika jabatan Rahbar kosong—misalnya karena wafat atau pengunduran diri—majelis inilah yang memilih pemimpin baru.

Selain memilih pemimpin, Majelis Para Ahli juga secara konstitusional memiliki wewenang untuk memberhentikan Rahbar jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat atau tidak mampu menjalankan tugasnya.

Namun dalam praktik politik Iran, mekanisme pengawasan ini jarang terlihat secara terbuka karena sebagian besar proses evaluasi dilakukan oleh komite internal secara tertutup.
 

3. Presiden dan Eksekutif

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (EPA-EFE)

Dalam struktur pemerintahan sehari-hari, Presiden bertindak sebagai kepala eksekutif. Dipilih melalui pemilihan umum nasional setiap empat tahun dengan maksimal dua periode, Presiden bertanggung jawab mengelola anggaran negara, menjalankan undang-undang, dan mewakili Iran dalam forum internasional.

Posisi Presiden berada di bawah koordinasi kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi. Setiap kebijakan strategis yang diambil Presiden harus selaras dengan visi Rahbar.

Sebelum mencalonkan diri, setiap kandidat Presiden harus melewati proses penyaringan oleh Dewan Garda. Meskipun Presiden memiliki wewenang menunjuk menteri, susunan kabinet tersebut harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.
 

4. Dewan Garda

Sumber: IRNA

Dewan Garda (Guardian Council) berfungsi memastikan bahwa kebijakan negara tidak menyimpang dari prinsip Islam dan konstitusi. Lembaga ini terdiri dari 12 anggota, yakni enam ulama yang ditunjuk Rahbar dan enam ahli hukum yang dipilih oleh Parlemen.

Salah satu tugas utama Dewan Garda adalah meninjau setiap undang-undang yang disahkan oleh parlemen (Majlis). Lembaga ini berwenang menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi Iran serta dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Jika dianggap tidak memenuhi syarat tersebut, undang-undang dapat dikembalikan ke parlemen untuk direvisi.

Selain fungsi legislatif tersebut, Dewan Garda juga memiliki peran penting dalam proses politik elektoral. Lembaga ini bertugas menyeleksi dan menyetujui kandidat yang dapat mengikuti pemilihan presiden, parlemen, serta Majelis Para Ahli.

Melalui kewenangan ini, Dewan Garda memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam sistem politik Iran.
 

Baca Juga: Mengenal IRGC, Sejarah, Struktur, dan Dugaan Kejahatan Kemanusiaan

 

5. Parlemen (Majlis)

Ruang parlemen Iran. (Anadolu)

Lembaga legislatif Iran, atau Majlis, memiliki 290 kursi yang diisi melalui pemilihan langsung berdasarkan daerah pemilihan geografis. Masa jabatan anggota parlemen adalah empat tahun. Selain itu, terdapat lima kursi khusus yang dialokasikan bagi kelompok minoritas agama.

Sebagai lembaga legislatif, Majlis memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dalam berbagai bidang kebijakan negara, selama tetap berada dalam batas yang ditetapkan oleh konstitusi.

Namun parlemen tidak dapat mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip dasar agama resmi negara, yaitu Islam, maupun dengan konstitusi Iran.

Melansir Council of Foreign Relations (CFR), dalam perkembangannya, komposisi anggota Majlis juga mengalami perubahan.

Proporsi ulama yang duduk di parlemen menurun dari lebih dari 50 persen pada tahun 1980 menjadi sekitar 5,5 persen pada tahun 2020, sementara jumlah anggota yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi meningkat.
 

6. Dewan Kebijaksanaan (Expediency Council)

Sumber: Mehr

Dewan Kebijaksanaan atau Expediency Council merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mediator dalam sistem politik Republik Islam Iran.

Institusi ini bertugas menyelesaikan perselisihan antara parlemen (Majlis) dan Dewan Garda ketika kedua lembaga tersebut tidak mencapai kesepakatan mengenai suatu undang-undang.

Lembaga ini pertama kali dibentuk melalui dekret pada tahun 1988 dan kemudian dimasukkan secara resmi ke dalam konstitusi Iran melalui amendemen pada tahun berikutnya. Sejak saat itu, Dewan Kebijaksanaan juga berfungsi sebagai badan penasihat bagi Pemimpin Tertinggi (Rahbar).

Melansir laman United Against Nuclear Iran, jika Dewan Garda menolak sebuah rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, Majlis dapat—dengan dukungan dua pertiga suara—mengirimkan rancangan tersebut ke Dewan Kebijaksanaan. Lembaga ini kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk akhir dari undang-undang tersebut.

Seluruh anggota Dewan Kebijaksanaan ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi untuk masa jabatan lima tahun. Anggotanya biasanya berasal dari tokoh-tokoh penting Republik Islam, seperti mantan presiden, mantan menteri kabinet, serta mantan anggota parlemen.

Selain itu, Dewan Kebijaksanaan juga memiliki peran khusus dalam situasi transisi kepemimpinan. Jika Pemimpin Tertinggi wafat, lembaga ini dapat menunjuk salah satu anggotanya untuk bergabung dalam dewan kepemimpinan sementara bersama presiden dan ketua lembaga yudisial hingga pemimpin baru ditetapkan.
 

7. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC)

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi merupakan lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan strategis Iran di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dewan ini dipimpin oleh presiden dan menjadi forum utama bagi para pejabat tertinggi negara untuk membahas berbagai isu keamanan yang dihadapi Republik Islam Iran.

Keanggotaan dewan mencerminkan keterlibatan berbagai lembaga negara. Selain presiden sebagai ketua, anggota tetapnya mencakup ketua parlemen dan ketua lembaga yudisial—yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara.

Dewan ini juga melibatkan para pejabat militer dan menteri penting, termasuk menteri luar negeri, intelijen, dan dalam negeri, serta dua perwakilan pribadi Pemimpin Tertinggi.
 

8. Militer Iran

Ilustrasi IRGC (Kiri) dan Artesh (Kanan). (AFP)

Pertahanan Iran bertumpu pada dua pilar keamanan yang berjalan secara paralel, yaitu militer reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Meskipun peran keduanya terkadang tumpang tindih dalam operasi lapangan, keduanya memiliki doktrin, fungsi, dan orientasi strategis yang berbeda secara tajam:

• Artesh: Berfungsi sebagai angkatan bersenjata konvensional seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memegang mandat utama untuk menjaga kedaulatan perbatasan dan memelihara ketertiban domestik. Artesh menyerupai militer reguler pada umumnya yang memusatkan basis pertahanan di sepanjang perbatasan internasional sebagai kekuatan penangkal (deterrence) terhadap invasi asing.
• IRGC: Angkatan bersenjata yang memiliki mandat ideologis khusus untuk melindungi eksistensi "sistem Islam" Iran melalui doktrin pertahanan asimetris dan revolusioner yang menitikberatkan pada operasi non-konvensional. Sejak pertengahan 1980-an, IRGC telah membentuk unit darat, laut, dan udara sendiri, di mana basisnya diarahkan untuk menopang operasi luar negeri, armada kapal cepat untuk taktik gangguan (harassment) di kawasan Teluk, serta pengembangan massal teknologi rudal.

Dengan lapisan kekuasaan yang saling mengunci ini, Republik Islam Iran memiliki sistem yang dirancang untuk menjaga kesinambungan fondasi ideologis negara meskipun terjadi perubahan kepemimpinan.