Menko Pangan: Penyaluran Pupuk Subsidi Capai 4,77 Juta Ton hingga Juni 2026

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional hingga 26 Juni 2026 telah mencapai 4,77 juta ton atau sekitar 48,5 persen dari total alokasi tahun ini sebesar 9,84 juta ton.

Zulhas mengatakan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tata kelola pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

"Pupuk harus tersedia sebelum musim tanam dimulai agar proses budidaya tidak terganggu dan produktivitas pertanian tetap terjaga," kata Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 4 Juli 2026.

Menurut Zulhas, upaya tersebut sejalan dengan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi itu bertujuan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, menjamin keberlanjutan pasokan, serta mempercepat distribusi kepada petani.

Dari total alokasi pupuk bersubsidi 2026 sebesar 9,84 juta ton, sebanyak sekitar 9,55 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, sedangkan 295.686 ton diperuntukkan bagi sektor perikanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Mamuju, Sulawesi Barat, yang diikuti 300 petani dan 100 nelayan. Forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), petani, dan nelayan guna memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan efektif serta tepat sasaran di lapangan.
 

Baca juga: Pupuk Indonesia Perluas Pasar Global, Ekspor Urea ke Australia Tembus 47.250 Ton

(Ilustrasi, petani saat memberikan pupuk. Foto: dok MI/Bagus Suryo)

Penyaluran di Sulawesi Barat capai 49%

Di Provinsi Sulawesi Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 37.773 ton atau sekitar 49 persen dari total alokasi sebanyak 77.367 ton. Penyaluran tersebut terdiri atas:

• 15.270 ton pupuk NPK.
• 13.760 ton pupuk Urea.
• 8.051 ton pupuk NPK Kakao.
• 245 ton pupuk SP-36.
• 447 ton pupuk organik.

Zulhas juga memastikan pemerintah mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang telah diturunkan sekitar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Saat ini HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

• Urea: Rp1.800 per kilogram (kg).
• NPK Phonska: Rp1.840 per kg.
• NPK Kakao: Rp2.640 per kg.
• ZA Tebu: Rp1.360 per kg.
• Pupuk organik: Rp640 per kg.

Zulhas berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, petani, dan nelayan terus diperkuat agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar serta mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional di tengah berbagai tantangan.