Streaming 
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Hariqo Wibawa Satria. Foto: Tangkapan layar Youtube Metro TV
Bakom RI Tegaskan Tidak Ada Perlindungan bagi Pelaku Karhutla
Muhamad Marup • 27 August 2026 22:09
Jakarta: Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Hariqo Wibawa Satria, menegaskan tidak ada pihak yang mendapatkan perlindungan dalam penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, Presiden Prabowo juga telah menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai persoalan lingkungan.
"Tidak ada ampun karena ini kejahatan lingkungan. Tidak ada backing-an-backing-an," kata Hariqo, dalam program Kontroversi yang tayang di Metro TV, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menambahkan, pemerintah akan mencabut izin perusahaan apabila ditemukan bukti keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan dugaan pelanggaran serta memastikan laporan ditindaklanjuti dengan cepat.
"Intinya masyarakat jangan ragu-ragu, WA saja ke 0813 135 ribu atau untuk pengawasan karhutla ini bisa juga dicek di website SiPongi," jelasnya.
Program Kontroversi. Foto: Metro TV
Hariqo menyebut, Presiden Prabowo turun langsung untuk memberikan kepercayaan diri kepada seluruh pihak bahwa penegakan hukum dalam kasus karhutla akan dilakukan tanpa pandang bulu. Hingga kini, sebanyak 82 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus karhutla.
Selain itu, lanjutnya, enam perusahaan telah diberikan sanksi, satu perusahaan dibekukan, dan empat perusahaan lainnya masih berada dalam radar pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan.
"Kita optimis 100 persen karena ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun setelah itu 28 perusahaan dicabut izinnya," jelasnya.
Hariqo mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi karhutla sejak jauh-jauh hari sejak Agustus 2025 melalui berbagai kegiatan siaga karhutla. Kemudian pada Januari 2026, pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca, pembangunan sekat kanal, hingga pembuatan sumur bor.
"Antisipasi sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Sudah diadakan berbagai kegiatan siaga karhutla di Agustus 2025," katanya.
Ia mengakui, meski berbagai langkah antisipasi telah dilakukan karhutla tetap terjadi. Menurutnya, berdasarkan keterangan para pakar dan fakta di lapangan, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla.
"Kalau penyebab karhutla ini, kalau kita mendengar dari para pakar dan juga fakta-fakta di lapangan, memang lebih banyak faktor manusianya," tuturnya.
"Tidak ada ampun karena ini kejahatan lingkungan. Tidak ada backing-an-backing-an," kata Hariqo, dalam program Kontroversi yang tayang di Metro TV, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menambahkan, pemerintah akan mencabut izin perusahaan apabila ditemukan bukti keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan dugaan pelanggaran serta memastikan laporan ditindaklanjuti dengan cepat.
"Intinya masyarakat jangan ragu-ragu, WA saja ke 0813 135 ribu atau untuk pengawasan karhutla ini bisa juga dicek di website SiPongi," jelasnya.
Program Kontroversi. Foto: Metro TV
Hariqo menyebut, Presiden Prabowo turun langsung untuk memberikan kepercayaan diri kepada seluruh pihak bahwa penegakan hukum dalam kasus karhutla akan dilakukan tanpa pandang bulu. Hingga kini, sebanyak 82 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus karhutla.
Selain itu, lanjutnya, enam perusahaan telah diberikan sanksi, satu perusahaan dibekukan, dan empat perusahaan lainnya masih berada dalam radar pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan.
"Kita optimis 100 persen karena ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun setelah itu 28 perusahaan dicabut izinnya," jelasnya.
Hariqo mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi karhutla sejak jauh-jauh hari sejak Agustus 2025 melalui berbagai kegiatan siaga karhutla. Kemudian pada Januari 2026, pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca, pembangunan sekat kanal, hingga pembuatan sumur bor.
"Antisipasi sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Sudah diadakan berbagai kegiatan siaga karhutla di Agustus 2025," katanya.
Ia mengakui, meski berbagai langkah antisipasi telah dilakukan karhutla tetap terjadi. Menurutnya, berdasarkan keterangan para pakar dan fakta di lapangan, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla.
"Kalau penyebab karhutla ini, kalau kita mendengar dari para pakar dan juga fakta-fakta di lapangan, memang lebih banyak faktor manusianya," tuturnya.