Partai Pro-Militer Myanmar Klaim Raih Mayoritas Kursi dalam Pemilu

Naypyidaw: Partai pro-militer Myanmar mengklaim telah berhasil “meraih mayoritas kursi” di fase pertama pemilihan umum pada akhir pekan kemarin, ucap seorang sumber partai kepada kantor berita AFP pada Senin, 29 Desember 2025. Klaim tersebut muncul di tengah peringatan para pemantau demokrasi bahwa pemilu ini justru akan mengukuhkan kekuasaan militer.

Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Namun pada Minggu lalu, junta membuka pemungutan suara tahap awal dari pemilu bertahap yang dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, dan diklaim sebagai upaya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Partai yang sebelumnya sangat populer dan dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi tidak tercantum dalam surat suara. Suu Kyi sendiri masih dipenjara sejak kudeta militer yang memicu perang saudara di negara tersebut.

Para aktivis, diplomat Barat, serta kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengecam pelaksanaan pemilu ini. Mereka menyoroti penindasan keras terhadap perbedaan pendapat serta daftar kandidat yang dinilai sarat dengan sekutu militer.

“USDP memenangkan mayoritas kursi di berbagai wilayah berdasarkan sejumlah laporan,” ujar seorang pejabat Union Solidarity and Development Party di ibu kota Naypyidaw. Ia meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada media.

Hingga kini, hasil resmi belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Dua tahap pemungutan suara lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari.

Militer sebelumnya membatalkan hasil pemilu 2020 setelah partai Suu Kyi, National League for Democracy, meraih kemenangan telak atas USDP. Militer dan USDP kemudian menuduh terjadi kecurangan besar-besaran, meski klaim tersebut dinyatakan tidak berdasar oleh para pemantau internasional.

Pada Minggu, kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing, yang telah memerintah Myanmar secara sepihak selama lima tahun terakhir, menyatakan militer dapat dipercaya untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

“Kami menjamin ini sebagai pemilu yang bebas dan adil,” ujarnya kepada wartawan setelah memberikan suara di Naypyidaw. “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercemar.”

Kudeta militer memicu perang saudara ketika aktivis pro-demokrasi membentuk unit gerilya dan bersekutu dengan kelompok bersenjata etnis minoritas yang sejak lama melawan kekuasaan pusat. Pemilu pada hari Minggu kemarin berlangsung di 102 dari total 330 wilayah administratif Myanmar, menjadikannya putaran terbesar dari tiga tahap pemungutan suara.

Namun di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung, militer mengakui pemilu tidak dapat dilaksanakan di hampir satu dari lima daerah pemilihan majelis rendah.

Baca juga:  Pemilu Myanmar Resmi Dimulai, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021