Uni Eropa Gelar Pertemuan dengan Taliban, Bahas Deportasi Migran Afghanistan

Brussel: Uni Eropa akan menggelar pertemuan dengan delegasi Taliban di Brussel untuk membahas isu migrasi dan deportasi pencari suaka Afghanistan yang permohonannya ditolak oleh negara-negara anggota blok tersebut.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026 itu menjadi kali pertama UE menjadi tuan rumah bagi perwakilan Taliban sejak kelompok tersebut kembali berkuasa di Afghanistan hampir lima tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri Belgia menyatakan telah menerbitkan lima visa bagi delegasi Taliban pada Senin setelah melalui penilaian keamanan. Visa tersebut hanya berlaku di Belgia selama satu hari.

Komisi Eropa menjelaskan bahwa para pejabat Taliban diundang untuk membahas migrasi tidak teratur dari Afghanistan ke 27 negara anggota UE, termasuk pemulangan warga Afghanistan yang tidak lagi memiliki hak tinggal di kawasan tersebut.

Komisi Eropa tidak mengungkap identitas para perwakilan Taliban yang akan hadir. Sejumlah petinggi Taliban diketahui masih berada dalam daftar sanksi UE.

“Negara-negara anggota sedang mencari cara untuk memulangkan orang-orang yang melakukan kejahatan serius dan kemungkinan menjadi ancaman keamanan. Inisiatif inilah yang saat ini ditindaklanjuti Komisi,” kata juru bicara Komisi Eropa, Markus Lammert, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut surat yang diperoleh Reuters dan ditujukan kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban, Abdul Qahar Balkhi, pertemuan tersebut akan berfokus pada pemulangan dan penerimaan kembali warga Afghanistan yang tidak memiliki hak tinggal di Uni Eropa.

Meski demikian, Komisi Eropa menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak berarti Brussel memberikan pengakuan resmi kepada Taliban.

Kekhawatiran Organisasi HAM

Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban menerapkan berbagai kebijakan yang menuai kritik internasional, termasuk pembatasan kebebasan perempuan, pelarangan pendidikan bagi anak perempuan di atas tingkat sekolah dasar, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan akses pekerjaan.

Negara-negara Eropa juga menutup kedutaan besar mereka di Kabul setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia mendesak Komisi Eropa membatalkan rencana dialog tersebut.

Peneliti Afghanistan dari Human Rights Watch, Fereshta Abbasi, mengatakan setiap bentuk keterlibatan dengan Taliban harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas, bukan deportasi ke negara yang masih berbahaya.

Sementara itu, Direktur Kantor Institusi Eropa Amnesty International, Eve Geddie, menyebut upaya deportasi ke Afghanistan sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan.

“Pemandangan orang-orang, termasuk staf UE, yang melarikan diri dari Afghanistan masih menjadi ingatan baru. Sangat tidak masuk akal jika UE kini mencoba mendeportasi orang ke Afghanistan yang justru menjadi lebih berbahaya,” ujarnya.

Dorongan Pengetatan Kebijakan Migrasi

Komisaris Migrasi Uni Eropa Magnus Brunner sebelumnya membela langkah tersebut dengan mengatakan Brussel tidak memiliki pilihan lain selain berbicara dengan pemerintah Taliban terkait pemulangan pencari suaka Afghanistan yang memasuki wilayah UE secara tidak teratur.

Tekanan untuk memperketat kebijakan migrasi meningkat di berbagai negara Eropa seiring menguatnya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan.

Data badan migrasi Uni Eropa menunjukkan sekitar satu juta permohonan suaka dari warga Afghanistan diajukan di negara-negara anggota antara 2013 hingga 2024.

Meski warga Afghanistan masih termasuk kelompok dengan tingkat penerimaan suaka tertinggi di Eropa, kebijakan migrasi di kawasan tersebut semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir.

Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE bahkan telah menyatakan minat untuk memulangkan migran yang tidak memiliki hak tinggal, terutama mereka yang memiliki catatan kriminal atau dianggap sebagai ancaman keamanan.

Namun Afghanistan masih menghadapi krisis kemanusiaan yang serius. Menurut World Food Programme, lebih dari 17 juta warga Afghanistan atau sekitar sepertiga populasi negara itu mengalami kerawanan pangan, sementara negara tersebut juga menampung puluhan ribu warga yang kembali dari Iran dan Pakistan.

Baca juga:  Taliban Kecewa Afghanistan Tak Diundang ke KTT Iklim PBB di Brasil