Taliban Kecewa Afghanistan Tak Diundang ke KTT Iklim PBB di Brasil

Kabul: Pemerintah Afghanistan di bawah kelompok Taliban menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak diundangnya mereka ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang resmi dibuka di Brasil pada Senin, 10 November 2025.

Badan Perlindungan Lingkungan Nasional Afghanistan (NEPA) menilai pengecualian ini tidak adil, mengingat negara tersebut termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Pengecualian rakyat Afghanistan dari hak untuk berpartisipasi dalam konferensi ini bertentangan dengan prinsip keadilan iklim, kerja sama global, dan solidaritas manusia,” tulis NEPA dalam pernyataannya yang dikutip The New Arab, Senin (10/11).

Tahun lalu, delegasi Taliban sempat hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan, namun hanya sebagai tamu dan bukan pihak resmi dalam negosiasi. Keterlibatan terbatas itu mencerminkan isolasi diplomatik Taliban yang hingga kini hanya diakui oleh Rusia.

Afghanistan di Tengah Krisis Iklim

Meski hanya menyumbang 0,06 persen emisi gas rumah kaca global, Afghanistan termasuk negara yang paling terdampak krisis iklim. Sekitar 89 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian — sektor yang sangat rentan terhadap kekeringan dan perubahan cuaca ekstrem.

“Antara 2020 dan 2025, Afghanistan mengalami kekeringan berulang yang menguras cadangan air tanah hingga 30 meter di beberapa wilayah,” menurut laporan PBB pada April 2025.

PBB juga memperkirakan 2025 akan menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah. Kondisi ini makin memperburuk ketahanan Afghanistan yang terbatas akibat konflik berkepanjangan dan isolasi internasional. Tanpa akses terhadap pendanaan dan teknologi adaptasi iklim, negara tersebut semakin kesulitan menghadapi krisis lingkungan yang kian parah.

Dilema Inklusivitas Diplomasi Iklim

Protes Taliban ini menyoroti dilema dalam tata kelola iklim global: bagaimana melibatkan pemerintahan yang tidak diakui secara internasional namun memimpin wilayah dengan populasi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Ketidakhadiran Afghanistan di COP30 berpotensi memperlebar kesenjangan adaptasi iklim global. Situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas diplomasi iklim internasional dalam menjangkau seluruh komunitas terdampak, terlepas dari status politik pemerintahannya.

Dengan krisis iklim yang semakin mendesak, banyak pihak menilai inklusivitas menjadi syarat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh umat manusia. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Taliban Sulit Dapat Pengakuan Internasional Jika Tidak Ubah Kebijakan