Berbahaya bagi Bayi, Penarikan Sufor Nestle Didukung

Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung penarikan produk susu formula (sufor) yang mengandung cereulide dan bakteri Bacillus cereus dari pasaran. Sebab, produk sufor tersebut dinilai rentan untuk bayi dan balita.

“Dari sisi perlindungan konsumen, YLKI memandang penarikan (recall) produk susu formula sebagai langkah yang semestinya dilakukan dan tidak boleh ditunda," kata Pengurus Harian YLKI Rafika Zulfa pada Metrotvnews, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut dia, produk untuk bayi menyangkut kelompok konsumen yang paling rentan. Mereka belum memiliki daya tahan tubuh maupun kemampuan memilih produk secara mandiri.

YLKI menegaskan bahwa produk bayi, termasuk sufor harus tunduk pada standar pengawasan yang jauh lebih ketat. Dibandingkan, produk pangan umum.
 

“Karena sasaran market produk ini adalah kelompok rentan, yaitu bayi dengan diagnosa medis khusus. Dengan sistem pengawasan dan keamanan pangan yang baik maka kepercayaan orang tua bisa terjamin dalam memilih produk susu untuk bayi mereka,” ujar Rafika.

Rafika mengatakan, YLKI menyoroit sistem pengawasan pada proses sebelum dan sesudah didistribusi ke pasar. Menurut dia, ada celah dalam sistem pengawasan itu.

"Pengawasan terhadap bahan baku impor dan rantai pasok global masih lemah, dalam sistem regulasi keamanan pangan kita masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga terkadang potensi pelanggaran hak konsumen terhadap produk yang membahayakan relatif lebih besar,” ungkap Rafika.

Ilustrasi susu formula. Foto: Medcom.id/AFP

Ia juga menambahkan terkait post market, yakni mekanisme deteksi dini terhadap produk bermasalah cenderung reaktif bukan preventif. Penarikan produk sering kali tidak disertai informasi yang jelas, masif, dan mudah dipahami konsumen.

"Dalam kasus ini, faktanya tidak semua konsumen mengetahui apakah produk yang mereka miliki termasuk dalam batch bermasalah," kata dia.

Selain itu, YLKI menilai belum adanya kewajiban pengungkapan hasil uji secara terbuka kepada publik, sehingga konsumen tidak memiliki akses informasi yang memadai. Dalam segi isu keamanan pangan, Indonesia juga selalu tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain.