Israel Jegal 16.500 Warga Palestina di Gaza yang Butuh Perawatan Medis

Gaza: Kementerian Kesehatan Gaza menuduh Israel telah menghalangi lebih dari 16.500 warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis darurat di luar negeri untuk meninggalkan wilayah kantong tersebut.

Hambatan akses keluar ini terus terjadi meskipun kesepakatan gencatan senjata secara nominal telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu.

Melalui pernyataan resminya, pihak kementerian memperingatkan bahwa Israel secara tidak langsung membunuh para pasien lewat penundaan izin evakuasi. Kebijakan ketat ini memperparah dampak agresi militer di Gaza yang telah menewaskan hampir 73.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu.

Kondisi kritis ini mencerminkan kelumpuhan total pada sistem layanan kesehatan di Gaza. Terkait situasi tersebut, para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan menuduh Israel sengaja menghancurkan fasilitas medis secara sistematis demi membuat Gaza tidak dapat lagi dihuni.

Berdasarkan data dari otoritas lokal di Gaza, pihak Israel terus memperketat dan membatasi jumlah warga sipil yang diizinkan keluar untuk menjalani pengobatan.

Pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir sebenarnya sempat dibuka kembali sebagian oleh Israel pada awal Februari lalu setelah ditutup total selama hampir dua tahun. Namun sejak pembukaan tersebut, Israel tercatat sudah beberapa kali menutup kembali jalur perbatasan itu secara sepihak dan tiba-tiba.

Pelaksana Tugas Wakil Sekretaris Kementerian Kesehatan Gaza, Maher Shamia, mengungkapkan bahwa otoritas Israel hanya mengizinkan warga Palestina melintasi perbatasan Rafah tiga hari dalam sepekan. Sementara itu, untuk jalur evakuasi medis melalui pos perbatasan Karem Abu Salem yang menghubungkan Gaza dengan Israel, pihak militer hanya mengalokasikan waktu satu hari saja dalam sepekan.

“Pihak pendudukan memikul tanggung jawab penuh atas krisis ini karena terus menutup pintu perbatasan Rafah, yang merupakan gerbang utama bagi para pasien untuk pergi,” tegas Shamia, seperti dikutip Al Jazeera, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Melihat kondisi tersebut, Shamia mendesak organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional untuk menekan Israel agar bersedia membuka akses keluar-masuk Gaza secara bebas bagi warga sipil. Ia menambahkan bahwa mayoritas pasien sebenarnya dapat ditangani secara lokal di dalam negeri jika infrastruktur kesehatan yang dihancurkan oleh Israel berhasil dibangun kembali, suatu proses yang pembangunannya saat ini juga dituduh sengaja di hambat oleh Israel.

“Kami menegaskan bahwa sebagian besar pasien dapat dirawat di dalam Jalur Gaza jika sektor kesehatan, yang telah dihancurkan secara sistematis, direhabilitasi dan dipersiapkan kembali,” kata Shamia.

Saat ini Gaza tengah berada di puncaknya krisis kemanusiaan yang diperparah oleh minimnya pasokan bantuan yang diizinkan masuk. Hampir 90 persen populasi di dalam wilayah kantong tersebut masih bertahan dalam status pengungsian, dengan mayoritas di antaranya mengalami tingkat kerawanan pangan yang sangat parah.

Merespons krisis akut tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa mendesak Israel untuk segera membuka kembali seluruh pos perbatasan menuju Gaza guna menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

“Saya juga sangat prihatin dengan keputusan Israel yang menutup jalur-jalur penyeberangan ke Gaza dan menegaskan kembali seruan saya untuk segera membuka kembali semua pos perbatasan guna memastikan lintasan bantuan kemanusiaan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar di seluruh Gaza,” ujar Guterres.

Mengenai aspek rekonstruksi, badan PBB bersama Uni Eropa pada April lalu sempat mengeluarkan peringatan bersama bahwa pembangunan manusia di Gaza telah mundur ke belakang sejauh 77 tahun akibat perang. Kedua lembaga tersebut mengalkulasikan bahwa dibutuhkan dana raksasa lebih dari USD71 miliar untuk memulihkan dan membangun kembali Gaza dari kehancuran.

Laporan penilaian bersama itu merinci bahwa seluruh sektor vital di Gaza telah lumat akibat serangan Israel, mulai dari sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga pertanian. Diperkirakan butuh dana awal sedikitnya USD26 miliar dalam 18 bulan pertama hanya untuk memulihkan layanan esensial, memperbaiki infrastruktur kritis, dan menyokong pemulihan ekonomi masyarakat.

Di lapangan, militer Israel terpantau masih rutin meluncurkan serangan harian di Gaza meskipun kesepakatan gencatan senjata secara resmi telah dicapai pada Oktober lalu, di mana kelompok HAM menuduh Tel Aviv sengaja membatasi volume masuknya truk bantuan.

Berdasarkan klausul kesepakatan antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Amerika Serikat serta para pemimpin kawasan, sebanyak 600 truk bantuan kemanusiaan seharusnya diizinkan masuk ke Gaza setiap harinya. Pihak Israel mengklaim telah mengizinkan jumlah bantuan sesuai kesepakatan, namun hal itu dibantah keras oleh Hamas yang menuduh Israel sengaja menjegal pengiriman pasokan logistik vital.

Akibat dari saling klaim tersebut, jalannya perundingan damai antara kedua belah pihak telah menemui jalan buntu selama berbulan-bulan akibat masih adanya perbedaan pandangan pada poin-poin krusial, terutama terkait tuntutan perlucutan senjata Hamas serta penarikan mundur total tentara Israel dari Gaza.

Anggota biro politik Hamas, Husam Badran, menyampaikan kepada Al Jazeera pekan lalu bahwa kelompoknya belum berencana menyerahkan persenjataan mereka dalam waktu dekat, dan menegaskan nasib arsenal militer Hamas baru akan diputuskan setelah adanya diskusi menyeluruh dengan faksi-faksi Palestina lainnya.

Meskipun putaran baru perundingan damai telah kembali dimulai di Mesir sejak hari Minggu kemarin, pihak Hamas secara tegas menyatakan tidak akan ada kemajuan diplomasi yang bisa dicapai selama militer Israel belum menghentikan seluruh agresinya di tanah Gaza.

(Kelvin Yurcel)