AS Sebut Pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu Berada dalam Bahaya

Washington: Pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "mungkin berada dalam bahaya" di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan Tel Aviv terkait perang di Gaza, lapor komunitas intelijen Amerika Serikat (AS).

"Keberlangsungan nasib Netanyahu sebagai pemimpin serta koalisi pemerintahannya yang terdiri dari partai-partai sayap kanan dan ultraortodoks yang menerapkan kebijakan garis keras mengenai isu-isu Palestina dan keamanan, mungkin berada dalam bahaya," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (ODNI) dalam sebuah laporan terbaru.

"Ketidakpercayaan terhadap kemampuan Netanyahu untuk memerintah semakin dalam dan meluas di kalangan masyarakat dibandingkan sebelum perang, dan kami memperkirakan akan terjadi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya serta pemilu baru," sambungnya.

"Sebuah pemerintahan yang berbeda dan lebih moderat mungkin saja terjadi di sana," sebut ODNI, mengutip dari laman TRT World, Rabu, 13 Maret 2024.

Laporan komunitas intelijen AS, yang didasarkan pada informasi hingga tanggal 22 Januari lalu, lebih lanjut mencatat bahwa "Israel mungkin akan menghadapi perlawanan bersenjata berkepanjangan dari (kelompok pejuang Palestina) Hamas hingga beberapa tahun ke depan."

ODNI menambahkan bahwa militer Israel "akan kesulitan" untuk memberantas infrastruktur bawah tanah Hamas yang luas."

Baca juga:  Bersitegang dengan Netanyahu, Biden Tak Akan Berpidato di Parlemen Israel

Risiko Meluasnya Konflik

Washington menilai para pemimpin Iran "tidak mengatur atau mengetahui sebelumnya" mengenai serangan lintas batas Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza hingga saat ini.

Kendati begitu, intelijen AS lebih lanjut memperingatkan bahwa risiko meningkatnya konflik di Gaza menjadi perang antarnegara dengan skala yang lebih luas "masih tinggi."

"Konflik Gaza menimbulkan tantangan bagi banyak mitra utama Arab, yang menghadapi sentimen publik terhadap Israel dan Amerika Serikat atas kematian dan kehancuran di Gaza," tutur laporan ODNI.

"Namun mereka juga melihat Amerika Serikat sebagai perantara kekuasaan yang memiliki posisi terbaik untuk mencegah agresi lebih lanjut dan mengakhiri konflik di Gaza sebelum menyebar lebih jauh ke kawasan," sambungnya.