Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni. Metrotvnews.com/ P. Aditya Prakasa
P Aditya Prakasa • 9 October 2024 14:54
Bandung: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat tengah merumuskan persiapan debat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Tim perumus debat pun telah dibentuk yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan juga profesional.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, mengatakan perumusan kegiatan debat akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Tim perumus yang terdiri dari 7 orang akan menentukan mengenai tema dan teknis berjalannya kegiatan debat.
"Hari ini kami mengundang tim perumus 7 orang dan juga ada dua narsum yang kami undang. Sesuai dengan PKPU 13 dan Juknis 1363, tim perumus itu bisa dari professional, tokoh masyarakat dan akademisi, perpaduan yang 7 itu yang kami ambil," kata Ummi di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2024.
Ummi mengatakan teknis debat akan diselaraskan oleh Bappeda untuk berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perumusan, juga membahas mengenai hak-hak disabilitas.
"Dari Bappeda lebih menyelaraskan dan berkesinambungan terkait RPJMD yang ada di Jabar, kemudian tadi disabilitas terkait dengan hak-hak dari 36 hak termasuk disabilitas," jelasnya.
Di samping itu, kata Ummi, kegiatan debat akan dilakukan tiga kali di tiga kabupaten/kota yang berbeda di Jawa Barat. Pihaknya juga telah menentukan sejumlah tema berbeda yang akan dibahas di setiap sesi debat.
"Ada 6 tema itu nanti dirumuskan oleh tim perumus kemudian nanti dibagi lagi di dalam 3 kali debat yang sudah kami tentukan di tanggal 11, 17, dan 23 November. Tadi juga kita menetukan 3 titik di kabupaten kotanya baru sampai sana, nanti baru per-sesinya kan ada tim panelis juga. Tempatnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung," kata dia.
Sementara itu Tim Perumus, Yusfitriadi mengatakan pihaknya merumuskan materi-materi debat yang akan dibahas dalam debat Pilgub 2024. Materi yang diangkatkan harus selaras dengan kerangka pembangunan provinsi yang telah direncanakan baik jangka pendek maupun panjang.
"Tadi ada narsum dari Bappenda yang meng-guide gambaran kerangka awal agar rumusan dari tim perumus ini tidak jauh melenceng dengan program-program pemda yang sudah direncanakan. Kalau tadi melihat paparannya itu semua aspek dari mulai tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur, sinkronisasi pusat dan daerah, pertanian, termasuk inklusifitas pelibatan program pemerintah," jelas dia.