Pertamina Upayakan Kuota BBM Pertalite Tak Jebol

Jakarta: Pertamina Patra Niaga mengupayakan menjaga volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite agar tidak melebihi kuota di tahun ini. Pasalnya, sejumlah pihak meramalkan volume BBM dengan nilai oktan (RON) 90 itu akan jebol atau melebihi kuota di 2023. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang diperkirakan beralih meminum pertalite, seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Per 1 Oktober 2023, harga pertamax ditetapkan menjadi Rp14 ribu per liter, naik Rp700 dibanding September sebesar Rp13.300 per liter. Sementara, harga pertalite tidak berubah dengan Rp10 ribu per liternya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan hingga Agustus 2023, pihaknya telah menyalurkan 19,8 juta kiloliter (kl) pertalite dari kuota yang ditetapkan 32,5 juta kl di tahun ini. Jumlah tersebut dinilai masih terjaga pada level yang aman.

"Kita upayakan tidak melebihi kuota yang ditetapkan," ujar Irto saat dihubungi Media Indonesia, Rabu, 4 Oktober 2023.

Pertamina, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan regulator dan stakeholder untuk mengupayakan BBM subsidi bisa disalurkan secara tepat sasaran.

Irto kemudian meminta keterlibatan masyarakat atau konsumen pertamax series, pertamina dex, dan dexlite tidak berbondong-bondong beralih ke pertalite. Hal ini agar volume BBM subsidi tidak meledak dari kuota yang ditetapkan di tahun ini.

"Harapannya konsumen BBM nonsubsidi tidak migrasi ke Pertalite, karena segmen ini umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya," jelas Irto.
 

Volume BBM subsidi dikhawatirkan melebihi kuota

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan volume BBM subsidi jenis pertalite dan solar akan melebihi kuota di tahun ini karena adanya lonjakan harga BBM nonsubsidi. Ia mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai hal tersebut.

"Karena itu, pemerintah harus mengantisipasi lonjakan permintaan ini, karena dikhawatirkan BBM melampaui kuota pada tahun ini," ujar dia dalam keterangan resmi.

Mulyanto menerangkan dari pertemuan terakhir Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina Patra Niaga, dilaporkan bahwa prognosa penyerapan pertalite masih dalam batas aman kuota BBM bersubsidi hingga saat ini. Kendati demikian, pemerintah dinilai perlu membuat rencana cadangan (contingency plan) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi ini.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota BBM pertalite sebesar 32,56 juta kiloliter (KL) dan solar 17 juta KL di 2023. "Jangan sampai ketika peristiwa itu terjadi pemerintah panik dan tidak punya solusi," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Mulyanto, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Penambahan kuota BBM bersubsidi ini dikatakan amat terbuka. Dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru, pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Baca juga: Tekan Disparitas, Harga Pertalite Diminta Naik
 

Disparitas harga picu migrasi konsumsi BBM

Pandangan sama juga diutarakan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Dengan disparitas harga sebesar Rp4.000 antara harga BBM pertamax dan pertalite, akan memicu gelombang migrasi konsumen pertamax ke pertalite.

Alhasil, ungkap dia, pengguna pertalite akan semakin membludak dan memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pemberian subsidi BBM.

Ia mendorong pemerintah untuk menaikkan harga bahan BBM subsidi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite. Hal ini, katanya, untuk menekan disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi yang semakin besar.

"Untuk mencegah migrasi dari pertamax ke pertalite, pemerintah bisa menaikkan harga pertalite untuk memperkecil disparitas antara harga BBM subsidi dengan nonsubsidi," jelas Fahmy.