Netanyahu Tegaskan Rencana Israel untuk Gaza Bertentangan dengan Kedaulatan Palestina

Tel Aviv: Benjamin Netanyahu, orang nomor satu di pemerintahan Israel, menegaskan bahwa rencana negaranya terhadap Jalur Gaza usai perang dengan kelompok Hamas berakhir nanti bertentangan dengan kedaulatan Palestina.

Ia mengaku "tidak akan mau berkompromi mengenai kendali penuh Israel” atas Gaza.

Pernyataan tersebut merupakan penolakan Netanyahu terhadap saran dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang mengatakan bahwa pendirian negara Palestina dapat menjembatani kesenjangan besar antara pandangan para pemimpin global.

Sebagai tanda tekanan yang dihadapi pemerintahan Netanyahu di dalam negeri, ribuan warga Israel melakukan aksi protes di Tel Aviv. Mereka menyerukan pemilu baru, dan yang lainnya berdemonstrasi di luar rumah perdana menteri, bergabung dengan keluarga dari lebih dari 100 sandera yang masih ditahan kelompok Hamas di Gaza.

Mereka khawatir aktivitas militer Israel dapat semakin membahayakan nyawa para sandera.

Netanyahu juga berupaya menenangkan anggota koalisi sayap kanan yang ingin mengintensifkan perang melawan Hamas. Di waktu bersamaan, ia juga menghadapi seruan untuk menahan diri dari AS, sekutu terdekat Israel.

Mengutip dari Toronto Star, Minggu, 21 Januari 2024, Netanyahu mengunggah pernyataan terbarunya di media sosial, satu hari setelah percakapan pertamanya dengan Biden dalam hampir sebulan terakhir.

Saat membahas posisi pemerintahannya di hari Jumat, Biden mengatakan "ada sejumlah jenis Solusi Dua Negara," dan ketika ditanya apakah Solusi Dua Negara tidak mungkin dilakukan selagi Netanyahu masih menjabat, Biden menjawab: "Tidak, tidak (masih mungkin)."

Baca juga:  Biden Yakin Netanyahu Bisa Berubah Pikiran soal Solusi Dua Negara

Two-State Solution

Setelah pernyataan Netanyahu, juru bicara dari Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan AS untuk mengambil tindakan lebih jauh. "Sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui negara Palestina, bukan sekadar membicarakan Solusi Dua Negara,” kata Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa "penolakan untuk menerima Solusi Dua Negara dalam konflik Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima."

Berbicara di Uganda, Guterres mengatakan penolakan tersebut hanya akan "memperpanjang" konflik tanpa batas waktu.

Netanyahu mengatakan Israel harus berjuang sampai mencapai "kemenangan penuh" dan Hamas tidak lagi menjadi ancaman. Namun ia belum menguraikan bagaimana hal ini dapat dicapai.