Organisasi Sayap PKB Ultimatum EO hingga Lokasi Penyedia Tempat Mukmatar Tandingan

Ilustrasi Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa. Medcom.id/Fachri

Organisasi Sayap PKB Ultimatum EO hingga Lokasi Penyedia Tempat Mukmatar Tandingan

Fachri Audhia Hafiez • 31 August 2024 15:09

Jakarta: Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, mengultimatum serta menyomasi pihak-pihak yang ingin menggelar mukmatar tandingan. Termasuk, para pihak event organizer (EO) hingga lokasi penyedia tempat muktamar.

"Kami tidak segan-segan untuk menyomasi pihak event organizer maupun hotel di mana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan atas nama muktamar tandingan tersebut akan dilaksanakan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa M Rodli Kaelani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Dia menekankan muktamar PKB yang legal telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar itu turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

"Muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi dan penghormatan kepada partai politik. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang sah di republik ini," jelas Rodli.
 

Baca Juga: Organisasi Sayap PKB Bakal Bubarkan Paksa Muktamar Tandingan

Dia meminta pihak-pihak yang bergerak menggelar muktamar tandingan tak bertindak konyol. PKB siap menghadapi kegiatan ilegal tersebut.

"Kami juga berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu," ucap Rodli.

Sebelumnya, kubu mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy akan menggelar muktamar tandingan pada 2-3 September 2024. Kegiatan muktamar itu diklaim dukungan datang dari 315 pengurus cabang PKB. Sebanyak 168 di antaranya merupakan orang-orang yang dipecat Cak Imin.

"Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khittah tahun 1998,” kata Lukman di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Achmad Zulfikar Fazli)