Organisasi Sayap PKB Bakal Bubarkan Paksa Muktamar Tandingan

Jakarta: Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, siap pasang badan terhadap pihak-pihak yang ingin menggelar muktamar PKB tandingan. Mukmatar yang dianggap ilegal itu bakal dibubarkan paksa.

"Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa. Apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Dia mendengar ada upaya menggelar muktamar tandingan di Surabaya dan Jakarta. Kegiatan itu disebut akan dilaksanakan pada awal September 2024.

"Jadi rencananya ada dua yang kami tahu, kalau tidak Jakarta, ada terjadi di Surabaya. Tanggalnya kurang lebih kira-kira awal September ini. Tapi menurut pemantauan kami belum ada gerakan apa pun," ungkap Tommy.

Tommy mengatakan muktamar PKB telah legal dan sesuai AD/ART partai dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar itu juga telah menetapkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Saat Muktamar di Bali, lanjut Tommy, pihaknya juga melakukan pengamanan dan pemantauan. Sehingga, oknum-oknum yang berusaha mengganggu muktamar akan ditindak.

"Kami sudah menghadapi apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya jika memang masih terus mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," ujar Tommy.
 

Baca Juga:  Recoki Hasil Muktamar, Cak Imin Sindir Lukman Edy

Sebelumnya, kubu mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy akan menggelar muktamar tandingan pada 2-3 September 2024. Kegiatan muktamar itu diklaim dukungan datang dari 315 pengurus cabang PKB. Sebanyak 168 di antaranya merupakan orang-orang yang dipecat Cak Imin.

"Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khittah tahun 1998,” kata Lukman di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.