Penambahan Kementerian Dinilai Bakal Menimbulkan Deretan Masalah

Jakarta: Wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 dikritisi. Langkah ini dinilai tidak tepat.

Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengingatkan penambahan nomenklatur kementerian, termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan, belum tentu menjadi solusi yang cespleng. Mardani menilai akan semakin rumit bila birokrasi menjadi gemuk karena ada ego sektoral.
 
Menurut dia, gemuknya birokrasi juga akan menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih (overlapping), dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
 
“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ‘start from zero’. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” tegas Mardani, yang dikutip Senin, 13 Mei 2024.
 

Baca Juga: Rencana Penambahan Kementerian Jadi Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Dia menilai perlu ada kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan, jika wacana itu benar-benar dieksekusi.
 
“Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani.

Pada pemerintahan periode Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya 34.

Alasan penambahan nomenklatur kementerian ini adalah mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.