Komisioner KPU Dinilai Kedepankan Gaya Hidup Hedon

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dikritik. Mereka dinilai lebih mengedepankan gaya hidup mewah. 

"Gaya hidup mewah ini mencerminkan bahwa KPU rezim saat ini mengalami transformasi yang cenderung mengedepankankan penampilan dan gaya dibandingkan dengan komitmen, integritas dan kinerja," kata Direktur Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, kepada Media Indonesia, Rabu, 11 September 2024.

Persoalan ini bahkan disorot Komisi II DPR. Hal itu dinilai harus jadi peringatan bagi para komisioner.

"Harusnya KPU memiliki rasa malu ya karena itu juga yang selama ini menjadi keresahan masyarakat sipil," ungkap dia. 
 

Baca juga:  Rapat dengan KPU, Komisi II DPR Sentil Soal Private Jet sampai Apartemen

Menurutnya, KPU periode 2022-2027 memang terlalu banyak menghamburkan anggaran untuk menggelar kegiatan, termasuk acara yang diselenggarakan di hotel bintang lima. Mestinya, KPU RI dapat menjadi contoh jajaran di daerah.

Neni juga berpendapat, gaya hidup mewah pimpinan KPU RI adalah hal miris. Sebab, masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap hari.

Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil peran. Yakmi, melakukan penyelidikan guna membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, misalnya penggunaan pesawat jet pribadi untuk kegiatan distribusi logistik Pemilu 2024.

"Saya justru khawatir kalau semakin dibiarkan, ini akan berdampak pada legitimasi lembaga KPU," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengkritik penggunaan jet pribadi yang dilakukan KPU untuk pengiriman logistik. Komisi yang membidangin pemerintahan dalam negeri itu menilai penggunaan jet pribadi untuk alasan apapun adalah hal yang kurang pantas. 

"Karena buat masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta itu, naik private jet itu bukan sesuatu yang biasa," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia

Selain soal pesawat jet pribadi, Komisi II juga menyinggung potensi pemborosan anggaran oleh KPU periode 2022-2027 terkait sewa apartemen bagi pimpinan KPU RI. Padahal, para komisioner sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Dugaan pemborosan yang dilakukan KPU RI lainnya adalah fasilitas mobil dinas yang mencapai dua unit serta rencana pertemuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Jakarta. Padahal, PPLN sudah dibubarkan seiring berakhirnya tahapan Pemilu 2024.