Status Darurat Sumatra Dicabut, BNPB Pastikan Dana Siap Pakai Tetap Mengalir

Jakarta: Status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah Sumatra telah dicabut. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah, meski daerah telah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.

“Jadi tidak ada lagi di provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Pidijaya,” ujar Kepala BNPB, Suharyanto, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. 

Dia menegaskan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, fase kedaruratan tidak terbatas pada tanggap darurat, tetapi mencakup transisi darurat menuju pemulihan. Dalam fase tersebut, BNPB tetap memiliki ruang untuk memberikan dukungan kepada daerah.

“Bukan berarti BNPB mengurangi terkait bantuan. Karena kami berpegang kepada PP No.21 tahun 2008, yang dimaksud dengan kedaruratan, itu adalah siaga darurat, kemudian tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan,” kata Suharyanto.

Dia menjelaskan kekhawatiran pemerintah daerah mengenai berkurangnya dukungan pusat setelah status darurat dicabut telah dijawab BNPB, untuk tetap menyalurkan bantuan melalui dana siap pakai apabila memang dibutuhkan.

“Untuk tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan itu untuk dukungan dari pemerintah pusat lewat BNPB melalui dana siap pakai, itu tidak berkurang dan bisa diberikan apabila memang betul-betul dibutuhkan di lapangan,” ujar dia.
 

Baca Juga:  BNPB Sebut Anggaran Mitigasi Bencana Masih Minim

Ilustrasi bencana alam di wilayah Sumatra. Dok. Branda Antara

Dalam penanganan bencana di Sumatra, BNPB mencatat skala penanganan yang sangat besar, melibatkan tiga provinsi dan 53 kabupaten/kota terdampak. Bahkan, BNPB mengerahkan sumber daya secara masif meskipun status bencana ditetapkan sebagai bencana daerah.

“Mungkin kali inilah sejak BNPB berdiri, karena kami juga baru pertama ini langsung menangani tiga provinsi sekaligus 53 kabupaten kota yang terdampak,” ujar Suharyanto.

Dia menambahkan seluruh jajaran BNPB turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan efektif. “Semua pejabat, eselon 1, eselon 2, ini semuanya berkantor di lapangan. Jadi meskipun statusnya ini bencana daerah tingkat provinsi, tapi kami menggelar kekuatan seolah-olah ini tingkat nasional,” kata dia.

BNPB juga memastikan personel masih berada di wilayah terdampak, khususnya di Aceh dan Sumatra Utara, untuk mendampingi proses transisi menuju pemulihan.