BNPB Sebut Anggaran Mitigasi Bencana Masih Minim

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan sebelum terjadi bencana.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran pencegahan atau mitigasi bencana yang dikelola BNPB relatif kecil. 

“Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana itu berkisar antara Rp17 sampai Rp19 miliar per tahun. Tentu saja ini sangat kecil,” ujar Suharyanto dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa, 3 Februari 2026.

Dia menjelaskan anggaran mitigasi tersebut harus digunakan untuk menghadapi berbagai jenis dan klaster bencana yang terjadi di Indonesia. Padahal, secara geografis dan geologis, Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.

Suharyanto mengatakan keterbatasan anggaran membuat upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah rawan bencana. Namun, BNPB tetap berupaya meningkatkan kapasitas mitigasi melalui berbagai cara. 

“Tentu saja kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja. Kami berupaya untuk tetap meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi,” kata dia.

BNPB memanfaatkan berbagai skema pendanaan lain untuk memperkuat mitigasi, termasuk melalui pinjaman luar negeri. 

“Untuk 2026 kami laporkan kami juga baru disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," beber dia. 
 

Baca Juga:  Kesiapan Kepala Daerah Hadapi Bencana Jadi Persoalan Serius

Ilustrasi bencana alam. Dok. Antara

BNPB juga mengoptimalkan pemanfaatan dana siap pakai yang umumnya digunakan saat status siaga darurat dan tanggap darurat ditetapkan. Dana tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk penanganan pascabencana, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan daerah agar lebih siap menghadapi bencana serupa di masa mendatang.

Menurut Suharyanto, tantangan anggaran ini menjadi perhatian penting karena banyak bencana di Indonesia bersifat berulang di wilayah yang sama. Dengan pencegahan yang lebih kuat, penanganan bencana tidak lagi hanya berfokus pada respons darurat, tetapi pada upaya melindungi masyarakat sebelum terjadi bencana.