Kesiapan Kepala Daerah Hadapi Bencana Jadi Persoalan Serius

Lubuk Pakan: Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, menilai lemahnya koordinasi dan kesiapan kepala daerah dalam menghadapi bencana menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi. Dia menyinggung kebingungan sejumlah pimpinan daerah saat terjadi bencana.

“Sudah jelas ada Basarnas, ada BNPB, tapi masih terlihat ragu mau ngapain. Ini persoalan pemahaman dan kesiapan pemimpin daerah,” ujar Lisda dalan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatra Utara, dikutip pada Senin, 2 Februari 2026.

Menurut dia, banyak kepala daerah terlalu fokus pada pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi, namun lalai mempersiapkan sistem mitigasi bencana. Akibatnya, ketika bencana datang, dampaknya menjadi luar biasa dari sisi korban maupun kerugian material.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyesalkan adanya pernyataan pejabat terkait penanganan bencana yang justru menjadi blunder di ruang publik. 

“Di era media sosial, semua berbasis kenyataan. Statement yang tidak hati-hati akhirnya terbantahkan oleh fakta di lapangan,” kata dia.
 

Baca Juga:  Jembatan Darurat Rampung, 4 Desa di Aceh Tengah Tak Lagi Terisolasi

Kondisi tersebut mendorong Komisi VIII DPR kembali menguatkan wacana menaikkan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian.

Menurut Lisda, gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak periode sebelumnya, namun belum terealisasi.

“Dengan dijadikan kementerian, BNPB bisa bertindak lebih cepat dan tepat, tanpa harus berkoordinasi ke sana-sini. Mindset kepala daerah juga akan berubah, bencana bukan urusan nomor sekian,” tegas dia.

Dia mengungkapkan pembahasan ini segera dibawa dalam rapat kerja DPR dengan BNPB dalam waktu dekat, bahkan berpotensi masuk agenda masa sidang berikutnya.

“Kami mohon doa. Insyaallah, ini demi perbaikan sistem penanggulangan bencana di Indonesia ke depan,” ujar Lisda.