Tantangan Rantai Pasok Halal dari Hulu ke Hilir

Jakarta: Konsep halal telah berkembang dari sekadar aspek ritual keagamaan menjadi standar kualitas global yang mencakup kebersihan, keamanan, dan etika produksi. Dalam konteks industri halal, salah satu tantangan utama adalah menjaga integritas produk dari hulu ke hilir melalui sistem Halal Supply Chain Management.

Sistem ini dirancang untuk mencegah kontaminasi silang dan memastikan transparansi di setiap tahap distribusi, menjamin kehalalan produk tetap utuh sejak sumber bahan baku hingga ke tangan konsumen.

Halal Supply Chain mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam manajemen logistik konvensional. Tujuannya tidak hanya memastikan bahan baku halal, tetapi juga menjaga proses produksi, transportasi, penyimpanan, dan penjualan agar bebas dari unsur haram atau najis.

Dengan semakin ketatnya persaingan pasar halal global, sistem rantai pasok yang kuat menjadi faktor penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional.
 

Baca juga: Indonesia Bidik Jadi Raja Industri Makanan dan Minuman Halal Dunia

Untuk menjamin kehalalan yang utuh, beberapa komponen kritis harus diawasi ketat, berikut daftarnya dilansir dari laman STEBI PUI Bogor:

 

Inovasi teknologi seperti blockchain menjadi solusi penting untuk meningkatkan transparansi dan pelacakan produk halal. Dengan sistem ini, setiap perpindahan produk dapat dicatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Konsumen dapat memindai kode QR pada kemasan untuk mengetahui riwayat lengkap produk, mulai dari sumber bahan, proses produksi, hingga distribusi.

Namun, tantangan lain muncul dari perbedaan standar sertifikasi halal antarnegara. Harmonisasi standar global diperlukan agar produk Indonesia dapat diterima di pasar internasional, terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Amerika yang semakin selektif. Dengan standarisasi yang diakui secara luas, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi halal dunia, bukan hanya konsumen.


(Ilustrasi. Foto: dok Metrotvnews.com)
 

Keberhasilan implementasi rantai pasok halal memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai regulator, sementara akademisi menyediakan riset dan sumber daya manusia ahli. Di sisi lain, pelaku industri bertanggung jawab menerapkan sistem tersebut di lapangan secara efisien.

Aspek etika bisnis juga tidak boleh diabaikan. Konsep halalan thayyiban menekankan bahwa produk tidak hanya halal secara materi, tetapi juga diproduksi dengan prinsip keadilan, pelestarian lingkungan, serta perlakuan yang manusiawi terhadap pekerja. Integritas moral dalam manajemen rantai pasok menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan industri halal.

Dengan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan teknologi, standarisasi, kolaborasi, dan etika, industri halal Indonesia dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menawarkan standar kualitas yang diakui secara universal. (Muhammad Adyatma Damardjati)