Presiden Afsel Tegaskan Tak Akan Resign di Tengah Desakan Pengunduran Diri

Cape Town: Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri meski menghadapi tekanan politik setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan parlemen melanggar konstitusi dalam proses pemakzulan dirinya pada 2022.

Dalam pidato yang disiarkan kepada publik pada Senin, Ramaphosa menyatakan putusan pengadilan tidak mewajibkannya meninggalkan jabatan sebagai presiden.

“Meski ada sejumlah pihak yang meminta saya mengundurkan diri, tidak ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan saya mundur dari jabatan,” ujar Ramaphosa, seperti dikutip dari media Anadolu Agency, Selasa, 12 Mei 2026.

Kasus tersebut bermula dari pencurian uang sebesar 580 ribu dolar AS di peternakan milik Ramaphosa pada 2020. Uang tunai itu diketahui disimpan di dalam sofa di rumah peternakan pedesaan miliknya. Namun, kasus pencurian tersebut tidak dilaporkan kepada polisi.

Panel independen yang dibentuk Majelis Nasional Afrika Selatan pada 2022 menyatakan Ramaphosa kemungkinan melakukan pelanggaran serius terkait kasus tersebut. Para pengkritik menuduhnya melakukan pencucian uang dan mempertanyakan asal dana yang dicuri.

Ramaphosa membantah seluruh tuduhan. Ia menyebut uang itu berasal dari hasil penjualan hewan ternak liar atau satwa buruan.

“Saya tidak pernah mencuri uang rakyat. Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan kriminal apa pun,” kata Ramaphosa.

Komite Pemakzulan Parlemen

Jumat lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan rekomendasi panel independen harus diteruskan ke komite pemakzulan parlemen kecuali laporan itu dibatalkan melalui proses peninjauan hukum.

Pengadilan juga menyatakan Majelis Nasional bertindak melanggar hukum saat menolak mengadopsi laporan panel tersebut.

Meski demikian, Ramaphosa mengatakan dirinya akan mengajukan peninjauan kembali terhadap laporan panel independen agar kasus tersebut tidak langsung diteruskan ke komite pemakzulan parlemen.

Ia menegaskan langkah itu dilakukan bukan untuk meremehkan parlemen, melainkan memastikan seluruh temuan hukum dan fakta dalam laporan benar serta tidak cacat secara hukum. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Afrika Selatan Tuduh AS Sebarkan Misinformasi soal Genosida Kulit Putih