Jika Tak Ada Pengelola Layak, Bandung Zoo Berpotensi Diambil Alih Pemerintah Pusat

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih melakukan penilaian terhadap sejumlah lembaga atau perusahaan yang berminat mengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Proses lelang ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

“Hingga kini proses lelang pengelolaan Bandung Zoo terus dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Pemkot Bandung berharap pada akhir Mei mendatang sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional,” ungkap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut Farhan, proses seleksi masih berjalan dan belum sampai pada tahap penetapan pemenang. Sejumlah pihak yang mengikuti lelang masih dalam tahap evaluasi kelayakan. Karena itu, belum dapat dipastikan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola.

“Artinya ini bukan gagal, tapi memang belum lulus tahap seleksi. Kita tidak bisa menyederhanakan proses ini karena menyangkut banyak aspek penting,” jelas Farhan.

Perpanjangan MoU dengan Kemenhut

Farhan menyebut, pemerintah juga tengah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional kebun binatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi.

“Perpanjangan MoU ini penting agar penanganan satwa dan pekerja tetap berjalan dengan baik sampai ada pengelola baru,” tuturnya.

Farhan menambahkan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Kalau sampai gagal, semua bisa diambil alih pemerintah pusat. Tentu kita ingin tetap ada peran daerah,” ujarnya.
 

Farhan memaparkan, sebelumnya Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah sepakat agar pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi. Namun, terdapat sejumlah kendala regulasi.

Salah satu kendala adalah rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang mengharuskan adanya skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Selain itu, aturan juga mensyaratkan pengelola harus memiliki izin lembaga konservasi berbadan hukum.

“Kalau pemerintah yang langsung mengelola, harus melalui BUMD. Nah, BUMD ini harus mengurus izin konservasi dulu. Itu prosesnya tidak sederhana,” katanya.

Meski demikian, Farhan memastikan tetap mendorong BUMD untuk mencari solusi, termasuk mengupayakan percepatan izin konservasi dari pemerintah pusat. Dalam proses lelang yang sedang berjalan, Farhan mengungkapkan antusiasme peserta cukup tinggi.

Dari sekitar 85 pihak yang awalnya menunjukkan minat, kini tersaring menjadi empat hingga lima peserta yang telah mengambil dokumen lelang secara resmi. Seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan panitia lelang.


Pegawai Bandung Zoo tetap memberikan perawatan kepada satwa

“Detailnya nanti ditanyakan ke panitia. Yang jelas proses sudah berjalan dan kita targetkan 29 Mei sudah ada hasil. Kami berharap proses ini dapat menghasilkan pengelola yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap konservasi satwa dan pengelolaan kebun binatang secara profesional,” sambung Farhan.

Sementara itu, Faunaland, salah satu lembaga yang ikut dalam proses seleksi, optimistis bisa keluar sebagai pemenang untuk mengelola Bandung Zoo. “Dari pengalaman yang kami miliki dan program-program yang dalam dokumen yang diajukan, tentu menjadi pertimbangan bagi Pemkot Bandung. Kami berharap jika diberi kepercayaan untuk mengelola Bandung Zoo, akan dijalankan sesuai program yang kami ajukan,” tutur CEO Faunaland Indonesia, Danny Gunalen.

Menurut Danny, konsep yang diusung mengedepankan pengalaman interaktif bagi pengunjung sekaligus mendukung program edukasi Gerakan Reksawana Ilmu Pengetahuan Flora dan Fauna.

“Ini semua konsepnya adalah city zoo yang berbasis edukasi dan konservasi. Seperti yang kami lakukan di area seluas 10 hektare yang berada di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Dua hektare akan menjadi area walk-in zoo, sedangkan delapan hektare lainnya akan dikembangkan menjadi safari friendly dengan satwa-satwa jinak untuk masyarakat ibu kota maupun luar kota,” tandas Danny.