Thailand Setujui Pinjaman Darurat Rp212 Triliun untuk Redam Dampak Konflik Timteng

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul. (Anadolu Agency)

Thailand Setujui Pinjaman Darurat Rp212 Triliun untuk Redam Dampak Konflik Timteng

Muhammad Reyhansyah • 5 May 2026 15:51

Bangkok: Thailand pada Selasa, 5 Mei 2026, menyetujui paket pinjaman darurat senilai USD12,2 miliar atau setara Rp212,3 triliun untuk meredam dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah, menjadikannya salah satu rencana utang terbesar yang pernah diambil negara itu dalam beberapa dekade terakhir.

Kabinet menyatakan dana tersebut akan digunakan untuk mendorong belanja domestik dan meringankan tekanan ekonomi masyarakat di tengah kenaikan inflasi serta perlambatan pertumbuhan.

Melansir Channel News Asia, Selasa, 5 Mei 2026, Kementerian Keuangan Thailand pekan lalu memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto tahun ini menjadi 1,6 persen, turun dari 2,4 persen pada tahun lalu.

Pinjaman sekitar 400 miliar baht itu akan digelontorkan mulai Juni hingga September, termasuk untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 20 juta warga berpenghasilan rendah melalui skema pemerintah "Thais Helps Thais" guna menekan biaya hidup.

Selain itu, dana pinjaman juga akan dipakai untuk mendukung pengembangan energi alternatif, kata Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas dalam konferensi pers usai rapat kabinet.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyebut pinjaman tersebut sebagai alat untuk menjaga laju negara tetap bergerak dan mencegah pelemahan ekonomi.

"Ini adalah alat untuk membawa negara maju dan mencegah ekonomi melemah," ujarnya.

"Kita akan melewati krisis ini bersama-sama," lanjut Anutin kepada wartawan.

Harga Energi Global Menekan

Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang dimulai pada akhir Februari telah mengguncang harga energi dunia, memicu kenaikan harga minyak dan gas, biaya pengiriman, serta barang konsumsi.

Jumlah utang yang akan diambil Thailand ini termasuk salah satu yang tertinggi dalam sejarah modern negara itu, meski masih berada di bawah level yang pernah terjadi saat krisis finansial Asia 1997 dan masa pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan mengatakan utang publik Thailand pada Maret berada di angka 66,38 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah batas maksimum 70 persen, sehingga pinjaman baru ini tidak akan melampaui ambang tersebut.

Sementara itu, inflasi inti Thailand tahun ini diperkirakan mencapai 3 persen, melonjak dari estimasi sebelumnya yang hanya 0,3 persen.

Baca juga:  ADB Siap Salurkan Bantuan Mendesak untuk Negara Pasifik Terdampak Perang Iran

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Willy Haryono)