Beri Ruang Negosiasi, Trump Hentikan Sementara 'Project Freedom' di Selat Hormuz

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa militer AS menghentikan sementara "Project Freedom" untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Dikutip dari media Anadolu, Rabu, 6 Mei 2026, Trump mengatakan keputusan itu dibuat atas permintaan Pakistan dan negara-negara lain, dan menyusul apa yang disebutnya sebagai "kesuksesan militer yang luar biasa" selama operasi AS melawan Iran.

“Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, kesuksesan militer luar biasa yang telah kita raih selama kampanye melawan negara Iran dan, selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan lengkap dan final dengan perwakilan Iran, kita telah sepakat bersama bahwa, sementara blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom (Pergerakan Kapal melalui Selat Hormuz) akan dihentikan sementara untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani,” tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Trump mengumumkan "Project Freedom" pada hari Minggu, dengan tekad untuk mengawal kapal-kapal netral melalui Selat Hormuz meski Iran bersikeras bahwa setiap transit melalui jalur air penting tersebut memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran dan gangguan di selat tersebut.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Sejak 13 April, AS telah memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur perairan strategis tersebut.

Masih di hari Selasa, Iran memperkenalkan mekanisme baru yang mengatur transit kapal melalui Selat Hormuz di tengah kebuntuan dengan Washington atas jalur perairan strategis tersebut.

Di bawah sistem tersebut, kapal yang bermaksud melewati selat tersebut menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberi tahu mereka tentang peraturan transit. Kapal kemudian diharuskan untuk mematuhi kerangka kerja tersebut sebelum menerima izin transit, menurut Press TV yang dikelola pemerintah.

Baca juga:  Menlu AS Nyatakan Operasi Militer 'Epic Fury' terhadap Iran Telah Berakhir