AS Patok Tarif Rp16,8 Triliun untuk Kursi Permanen Dewan Perdamaian Gaza

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan meminta negara-negara untuk membayar lebih dari USD1 miliar atau setara Rp16,8 triliun guna memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace). Informasi tersebut disampaikan kantor berita Bloomberg, mengutip rancangan piagam dewan tersebut.

Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang akan beranggotakan sejumlah tokoh internasional dan pejabat tinggi Amerika Serikat. Mereka antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua,” demikian bunyi rancangan dokumen tersebut, seperti dikutip Bloomberg.

Namun, rancangan piagam itu juga menyebutkan bahwa ketentuan masa jabatan tiga tahun tidak berlaku bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam diberlakukan.

Menurut laporan Bloomberg, Trump akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza dan memiliki kewenangan pribadi untuk menentukan negara mana saja yang akan diundang menjadi anggota dewan.

Pengambilan keputusan di dalam dewan akan dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Meski demikian, seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan ketua. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa Trump bertanggung jawab menyetujui segel resmi organisasi tersebut.

Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Sebanyak 13 dari 15 anggota dewan memberikan dukungan, sementara Russia dan China memilih abstain.

Rencana Amerika Serikat untuk Gaza mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara serta pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin langsung oleh Trump. Rencana tersebut juga mengusulkan mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai komposisi pasukan tersebut.

Rencana Gaza versi Trump tidak mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Sementara itu, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya berulang kali menyatakan tekad untuk menghapus Hamas secara total, baik secara militer maupun politik.

Baca juga: Gedung Putih Umumkan Nama-Nama Eksekutif Dewan Perdamaian Gaza