Karhutla Kembali Terjadi, Pakar Paparkan Kekuatan dan Titik Lemah Penanganan

Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Priyono Suryanto, menyebut bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kapasitas kelembagaan kuat dalam menghadapi karhutla.

Ketika kebakaran terjadi, berbagai unsur seperti TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya dapat bergerak bersama. Kemampuan tersebut mampu menjadi modal sosial dan kelembagaan yang penting bagi Indonesia.

Akan tetapi, ia menyebut jika kekuatan gotong royong tersebut masih lebih menonjol sebagai respons ketika terjadi krisis. Menurutnya, gotong royong harus ada juga sebelum bencana terjadi.

"Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar,” ujar Priyono, dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi UGM, Minggu, 23 Agustus 2026.

Titik Lemah Penanganan

Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) itu juga menilai titik lemah penanganan karhutla tidak semata pada absennya program pencegahan. Ia menyebut bahwa selama ini program pencegahan sebetulnya sudah terbangun. 

Ia menambahkan, tantangan mendasar yakni mempertahankan kontinuitas, integrasi, dan daya hidupnya setelah situasi darurat berakhir. Menurutnya, risiko kebakaran tidak pernah benar-benar hilang.

"Kerentanan terus berkembang melalui kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim, dan dinamika sosial. Karena itu pencegahan harus menjadi ekosistem penjagaan yang berkelanjutan," jelasnya.

Upaya pemadaman karhula dengan helikopter water bombing di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat, 21 Agustus 2026. Dokumentasi/ BNPB

Ekosistem Penjagaan Hutan

Priyono mengungkapkan, ekosistem penjagaan hutan mampu menjamin seluruh aktor tetap terhubung bahkan ketika tidak terjadi kebakaran. Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat tetap berada dalam satu ekosistem yang membaca adanya risiko, memonitor perubahan bentang alam, menjaga fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan, dan melakukan intervensi dini. 

"Kekuatan yang biasanya muncul ketika adanya kebakaran harus tetap hidup ketika hutan sedang tidak terbakar. Disitulah pergeseran penting dari gotong royong krisis menjadi gotong-royong penjagaan hutan," katanya.

Priyono pun juga menyoroti pembelajaran dari keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga tersebut menjadi salah satu warisan penting dalam menumbuhkan ekosistem pengetahuan restorasi gambut

Ia menekankan, ada atau tidak lembaga tersebut bukan jadi persoalan. Lebih penting adalah aset, pola kerja, dan program lembaga tersebut perlu dijaga dan dikembangkan.

"Karena itu, persoalannya bukan perlu atau tidak menghidupkan kembali BRGM, tetapi keberlanjutan asetnya," tuturnya.

Tiga Transformasi Strategis

Priyono menyarankan tiga transformasi strategis yang perlu dilakukan dalam penanganan karhutla. Pertama, mengubah ekosistem gotong royong krisis menjadi ekosistem gotong royong penjagaan hutan. Kedua, mengubah berbagai pengalaman menjadi memori strategis nasional. Ketiga, mengubah ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif.

"Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana," ucapnya. Ia menilai, setiap kejadian karhutla seharusnya menghasilkan peningkatan kapasitas pengetahuan dan perbaikan sistem penanganan. Terlebih lagi Indonesia sendiri telah memiliki modal yang kuat pada kemampuan gotong royong ketika terdapat krisis dan tinggal mengembangkan modal tersebut menjadi sistem yang mampu bekerja sebelum krisis terjadi.

"Karena itu, transformasi paling penting bukan memperbesar mobilisasi ketika api sudah menyala, tetapi mengubah gotong royong menjadi ekosistem penjagaan hutan yang permanen," terangnya.

Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari besarnya operasi pemadaman yang mampu dilakukan. Keberhasilan tertinggi justru ketika kebutuhan terhadap operasi pemadaman berskala besar semakin berkurang karena risiko dan kerentanan telah ditangani sebelum api muncul.

"Keberhasilan tertinggi justru tercapai ketika operasi pemadaman besar semakin jarang diperlukan karena bentang alam telah dijaga sebelum api datang," tutupnya.