Presiden Iran Desak BRICS Lawan Sanksi Sepihak dan Bentuk Sekretariat Permanen

Teheran: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak negara-negara anggota BRICS menentang sanksi sepihak dan membentuk sekretariat permanen untuk meningkatkan efektivitas blok tersebut.

Seruan itu disampaikan Pezeshkian dalam KTT BRICS di New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.

“Untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelaksanaan keputusan BRICS, diperlukan langkah-langkah seperti melawan sanksi sepihak, mengubah persaingan menjadi kerja sama, dan membentuk sekretariat permanen,” kata Pezeshkian, dikutip kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim.

Pezeshkian memaparkan tiga bidang utama yang menurut Iran perlu diperkuat dalam kerja sama BRICS.

Pertama, memperkuat koordinasi politik berdasarkan Piagam PBB dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Kedua, mengembangkan hubungan ekonomi dan keuangan yang tidak bergantung pada “instrumen monopolistik”.

Ketiga, memperluas kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, energi, dan ketahanan pangan demi kepentingan negara-negara Global South.

Pezeshkian Soroti Isu Palestina

Dalam pidatonya, Pezeshkian juga menyoroti persoalan Palestina. Ia menyebut pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai “ujian serius” terhadap kredibilitas dan legitimasi tata kelola global.

“Setiap solusi yang adil membutuhkan penghormatan terhadap kehendak rakyat Palestina,” kata Pezeshkian.

Menurut dia, BRICS sebagai suara keadilan harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mengakhiri pendudukan dan menjamin hak-hak sah rakyat Palestina.

“BRICS, sebagai suara keadilan, harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mengakhiri pendudukan dan menjamin hak-hak sah mereka,” ujarnya.

Seruan Pezeshkian disampaikan ketika BRICS terus memperluas kerja sama di bidang politik, ekonomi, teknologi, dan pembangunan di antara negara-negara anggota.

Iran sendiri bergabung sebagai anggota BRICS dalam proses perluasan kelompok tersebut bersama sejumlah negara lain pada 2024.

Baca juga: KTT ke-18 BRICS: Putin Desak DK PBB Diperluas agar Lebih Representatif