LPSK: Pencegahan Perdagangan Orang Harus Dimulai dari Desa

Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan upaya memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak cukup dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Hal itu harus diawali dengan pencegahan di tingkat desa sebagai wilayah asal mayoritas korban.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan, sebagian besar korban TPPO berasal dari desa-desa di berbagai daerah dan kerap tidak menyadari sejak awal bahwa mereka telah menjadi korban eksploitasi. Penguatan deteksi dini dan edukasi di tingkat desa menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.

"Artinya, untuk memutus mata rantai perdagangan orang, kita tidak boleh hanya berfokus pada penindakan, berfokus pada hilir, tapi juga harus berangkat dari hulu yang ada di tingkat desa-desa," kata Achmadi dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2026 dikutip dari Antara, Kamis, 30 Juli 2026.

Achmadi mengatakan tantangan pemberantasan TPPO semakin kompleks. Sebab, sindikat perdagangan orang terus mengubah pola perekrutan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Menurut dia, pelaku kini tidak lagi merekrut korban secara langsung. Melainkan menggunakan berbagai platform digital hingga teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membangun kepercayaan korban.

"Mereka terus berubah cara-cara, modus merekrut. Kalau dulu direct (langsung) bertemu langsung, saat ini hal itu tidak dilakukan lagi. Dengan cara-cara perkembangan teknologi, bahkan korban pun tidak tahu siapa sebenarnya (pelakunya)," ungkap Achmadi.

Menurut dia, AI sudah dirancang dengan beragam bujuk rayu. Sehingga korban tidak sadar bahwa dirinya adalah korban. Ia menilai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan penting dalam memperkuat perlindungan saksi dan korban. Sebab, memberikan mandat yang lebih jelas kepada pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya.

Regulasi tersebut juga dinilai sejalan dengan pelaksanaan program prioritas Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, LPSK mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mengubah berbagai nota kesepahaman menjadi langkah nyata dalam pencegahan dan perlindungan korban TPPO.

"Melawan perdagangan orang perlu komitmen, kehadiran nyata, dan kekuatan bersama. Kepedulian kita merupakan wujud dari kehadiran negara untuk penghormatan, melindungi harkat martabat kemanusiaan," ujar Achmadi.