Pengusaha Lokal Jadi Fondasi Membangun Ekonomi Kerakyatan

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Didin Damanhuri. Foto: Dok istimewa

Pengusaha Lokal Jadi Fondasi Membangun Ekonomi Kerakyatan

Eko Nordiansyah • 30 July 2026 15:35

Jakarta: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (Asprindo) Didin Damanhuri menegaskan pengusaha jangan alergi dengan kata pribumi. Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung ekonomi kerakyatan, yang salah satu fokusnya membantu para pengusaha kecil dan lokal untuk berkembang.

Ia menyatakan, para pengusaha saat ini, harus bisa mendobrak dogma pribumi, seperti yang kerap digaungkan oleh para penjajah Belanda. Para pengusaha pribumi harus berupaya menjadikan usaha mereka bisa setingkat dengan usaha para pengusaha asing, apalagi dengan dukungan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

"Seperti Asprindo, yang mengusung kata pribumi, sekarang sudah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di hampir semua provinsi. Bahkan, kemarin ada acara di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana," kata dia dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.

Prof Didin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo memang tidak menegaskan kata pribumi itu sendiri, tapi muncul kerangka people center development. Kebijakannya pun membawa substansi ekonomi kerakyatan yang diterjemahkan dalam Asta Cita melalui berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih

"Swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat 3,5 juta, macam-macam. Tidak terlalu eksplisit dengan istilah pribumi, tetapi ya rakyat, yang umumnya mayoritas pribumi. Prabowo tidak menggunakan istilah itu, tetapi substansinya, ekonomi untuk rakyat itu yang dijalankan," ujarnya.



(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Pembangunan bergeser ke people center development

Dengan kebijakan Presiden Prabowo ini, ia menilai ada pergeseran paradigma pembangunan. Jika sejak awal reformasi sampai akhir era Jokowi, pembangunan lebih bersifat big push, yaitu infrastruktur besar-besaran atau dan lain-lain sebagainya. Namun di era Prabowo pembangunan mulai bergeser ke people center development.

"Dengan perubahan pembangunan ekonomi ini, seharusnya para pengusaha bisa memanfaatkan momen. Berkolaborasi dan membangun sentra ekonomi di skala lokal. Membangun kekuatan ekonomi daerah, agar bisa maju bersama," tegas Prof Didin.

Menurutnya, program Asta Cita seperti MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat adalah paradigma dari ekonomi rakyat. Meski begitu, ia menyarankan agar berbagai program tersebut dijalankan dengan perencanaan yang matang agar implementasinya tidak menimbulkan masalah.

"Tanpa tata kelola yang baik dan lemah pengawasan, program ekonomi untuk rakyat tersebut, malah menimbulkan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah dan program ekonomi kerakyatan itu sendiri," pungkasnya.

(Eko Nordiansyah)