Kemendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Pangan Lokal melalui MBG di Daerah 3T

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan sekaligus pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung sistem pangan lokal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Implementasi MBG di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang adaptif dan inklusif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur serta indeks kemahalan wilayah.

"Pada kesempatan ini, saya secara khusus mengajak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang membina daerah tertinggal, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) selaku yang mengawal daerah terdepan serta BGN (Badan Gizi Nasional) dan instansi terkait lainnya untuk membentuk sinergi, baik dari sinergi program, sinergi data, dan sinergi pembinaan," kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo  dalam keterangan di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 23 September 2026.

Sementara itu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo menilai MBG di daerah 3T memiliki peluang lebih luas untuk memperkuat sistem pangan masyarakat. Menurut dia, pengembangan pangan lokal penting dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.

"MBG ini sebenarnya bukan sekadar memberikan asupan nutrisi, ada yang jauh lebih dalam yang mau kita lawan. Daerah tertinggal ini harus diprioritaskan," ujar Samsul.

Dia menjelaskan Kemendes PDT tengah mengembangkan sistem pangan di Papua, di antaranya melalui penguatan local champion atau tokoh penggerak lokal di tingkat desa yang dapat membantu masyarakat mengembangkan pertanian dan mengolah bahan pangan lokal.

"Lepas dari pada perdebatan terkait MBG, tetapi bagi saya ini adalah momentum, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum untuk industrialisasi bidang pangan," kata Samsul.

Ilustrasi forum diskusi membahas strategi percepatan implementasi program MBG di daerah 3T. Dok. Kemendagri

Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemberdaya Masyarakat Gatot Tri Laksono menyampaikan pelaksanaan MBG di wilayah 3T perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia yang terintegrasi. Menurut dia, program tersebut dapat diarahkan untuk mendukung intervensi gizi dan kesehatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Dia menilai pengadaan pangan untuk MBG perlu memprioritaskan komoditas lokal sehingga dapat membuka ruang bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, BUMDes hingga koperasi desa untuk terlibat dalam rantai penyediaan pangan.

Dalam pelaksanaannya, Gatot mengusulkan sejumlah prinsip, di antaranya tetap menjaga standar nasional terkait kualitas gizi, keamanan pangan, dan akuntabilitas; menyesuaikan produksi dan logistik dengan kondisi geografis; mengutamakan pengadaan lokal; memperkuat tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat hingga desa; berbasis data; serta memberikan afirmasi bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Dari perspektif kawasan perbatasan, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Bakri Siddiq menekankan pentingnya memastikan MBG dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Menurut dia, pemerataan akses perlu menjadi bagian dari kehadiran negara di kawasan perbatasan.

"Harapan kami dari perbatasan ini jangan sampai karena kita sudah sepakat menjadikan perbatasan negara ini menjadi etalase, beranda depan, dan maruah bangsa, maka negara harus hadir di ujung negeri," kata Bakri.

Bakri juga mengingatkan aspek jarak dan akses distribusi perlu diperhatikan agar makanan yang diberikan kepada masyarakat tetap layak dikonsumsi.

"Kami mengharapkan maksimum paling jauh dari PLBN (Pos Lintas Batas Negara) 5 kilometer supaya apa? supaya jarak membawa makanan itu bisa ditempuh dan tentunya tidak terjadi makanan yang basi atau enggak sesuai," tutur Bakri.