Hari Statistik Nasional, Data Berkualitas Jadi Dasar Kebijakan

Jakarta: Statistik bukan hanya sekadar deretan angka dalam tabel atau grafik. Data statistik menjadi salah satu sumber informasi untuk memahami kondisi masyarakat, melihat perubahan, menentukan prioritas, hingga merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Kualitas statistik ditentukan sejak proses pengumpulan data hingga hasilnya disajikan kepada masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga proses tersebut melalui tahapan yang sistematis, mulai dari menentukan kebutuhan informasi, merancang kegiatan, membangun instrumen, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan analisis, hingga diseminasi dan evaluasi.

Setiap tahapan memiliki kendali mutu untuk mencegah sekaligus memperbaiki kesalahan sedini mungkin. Dengan proses tersebut, statistik diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat secara lebih terukur.

Statistik dalam Kehidupan Masyarakat

Pemanfaatan statistik berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Data dapat digunakan untuk melihat perkembangan harga dan sektor ekonomi, mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga menentukan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan.

Statistik kemiskinan, misalnya, dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program perlindungan sosial. Sementara itu, statistik ketenagakerjaan dapat digunakan untuk melihat kondisi pasar kerja dan menjadi bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Pemanfaatan statistik juga mencakup berbagai sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Data memberikan informasi yang lebih terukur sehingga kebijakan tidak hanya bertumpu pada perkiraan.

Sejarah Hari Statistik Nasional

Penyelenggaraan statistik di Indonesia memiliki sejarah panjang. Perkembangannya telah berlangsung sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga terbentuknya kelembagaan statistik seperti saat ini.

Pada Februari 1920, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di Bogor. Lembaga tersebut antara lain bertugas mengolah dan memublikasikan data statistik.

Pada September 1924, kegiatan statistik berpindah ke Batavia dan lembaga tersebut kemudian berganti nama menjadi Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS).

Perkembangan kelembagaan statistik terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pada 26 September 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik yang menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934.

Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan statistik dan organisasi Biro Pusat Statistik. Pada Agustus 1996, pemerintah menetapkan tanggal pengundangan UU Nomor 7 Tahun 1960 sebagai Hari Statistik Nasional.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sebagai pengganti UU Nomor 6 dan 7 Tahun 1960.
 

Dari Data Menjadi Kebijakan

Peringatan Hari Statistik Nasional setiap 26 September menjadi momentum untuk melihat kembali peran data dalam pembangunan. Statistik tidak berhenti pada angka, tetapi dapat menjadi dasar untuk memahami persoalan dan menyusun kebijakan.

Keputusan yang baik membutuhkan informasi yang tepat. Data membantu menggambarkan kondisi masyarakat, melihat perubahan dan kebutuhan, serta menentukan prioritas pembangunan.

Karena itu, kualitas data menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Akurasi statistik tidak hanya bergantung pada satu tahapan, tetapi membutuhkan metode pengumpulan data yang baik, proses pengolahan yang berkualitas, petugas yang profesional, kolaborasi antarlembaga dan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat.

Masyarakat Punya Peran

Penyelenggaraan statistik merupakan kerja bersama. Pemerintah, lembaga, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam mendukung ketersediaan statistik yang berkualitas.

Salah satu kontribusi masyarakat adalah memberikan informasi yang benar ketika menjadi responden dalam kegiatan statistik. Informasi tersebut membantu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

Dengan demikian, kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh proses pengolahan data, tetapi juga oleh kualitas informasi yang dikumpulkan. Data yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi salah satu fondasi bagi kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur.