BPS Tepis Tuduhan Manipulasi Desil untuk Turunkan Angka Kemiskinan

Jakarta: Perubahan posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian masyarakat karena dapat memengaruhi akses keluarga terhadap sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Tak sedikit warga yang merasa kondisi ekonominya masih sulit, tetapi justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi.

Perbedaan antara kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat dan posisi desil tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai cara pemerintah menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Bahkan, muncul anggapan bahwa kenaikan desil dapat membuat seseorang terlihat lebih sejahtera dibanding kondisi sebenarnya.

Anggapan itu turut berkembang menjadi dugaan bahwa perubahan penempatan desil dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial sekaligus membuat tingkat kemiskinan terlihat lebih rendah. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai persepsi tersebut muncul karena adanya kekeliruan dalam memahami fungsi desil dan pengukuran kemiskinan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Nashrul Wajdi, menjelaskan desil pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan posisi kesejahteraan relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Dengan demikian, posisi dalam desil tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai penanda bahwa seseorang berada dalam kondisi miskin atau kaya.

Ia menerangkan, sistem desil membagi keluarga atau penduduk ke dalam sepuluh kelompok dengan proporsi yang kurang lebih sama. Karena itu, keberadaan desil 1 hingga desil 10 akan selalu ada, terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

"Apapun kondisi ekonomi kita, mau kita maju, mau kita maju banget, mau kita masih kondisi seperti sekarang ini, akan selalu ada desil 1. Nah jadi, gak mungkin kemudian kita naik-naikin desil orang untuk ngurangi angka kemiskinan, karena itu dua hal yang berbeda," kata Nashrul di Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
 

Nashrul menambahkan, ketidaksesuaian desil dengan kondisi aktual keluarga dapat terjadi apabila data yang digunakan belum sepenuhnya mutakhir. BPS, kata dia, secara terbuka menerima masukan masyarakat, sekaligus terus melakukan pembaruan dan pemutakhiran data.

"BPS sudah merilis tujuh versi DTSEN, karena tiap triwulan kita rilis. Terakhir kemarin kita rilis bulan Juli 2026 kemarin, dan posisi persentase yang sudah dimutakhirkan datanya itu 30 persen. Artinya, masih ada 70 persen dari data awal dulu, yang tahun lalu, itu belum dimutakhirkan," tutur Nashrul.

BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan DTSEN melalui berbagai sumber dan mekanisme, mulai dari ground check, pendataan oleh pemerintah daerah, hingga pemanfaatan berbagai data administrasi. BPS juga menyediakan kanal yang dapat diakses secara luar bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data mandiri.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menghitung tingkat kemiskinan. Pengukuran tersebut didasarkan pada garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan.

Pada sisi lain, penghitungan tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan yang berbeda. BPS menghitung penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan, yakni nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar dan nonmakanan. 

Namun demikian, tingkat kemiskinan merupakan ukuran statistik agregat, sementara desil menunjukkan posisi kesejahteraan relatif keluarga dalam suatu pemeringkatan. Oleh karena itu, perubahan desil suatu keluarga disebut tidak berkaitan langsung dengan kenaikan atau penurunan angka kemiskinan nasional.