Menhub Minta Tradisi 'Sapu Koin' di Indramayu Dihentikan Selama Mudik Lebaran

Menhub bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon, dan Kapolresta Cirebon saat memberikan kompensasi untuk tukang becak di Cirebon. Metrotvnews.com/ Ahmad Rofahan

Menhub Minta Tradisi 'Sapu Koin' di Indramayu Dihentikan Selama Mudik Lebaran

Ahmad Rofahan • 14 March 2026 21:20

Indramayu: Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, meminta aktivitas tradisi “sapu koin” di Jembatan Kali Sewo, Sukra, Kabupaten Indramayu, dihentikan selama periode arus mudik Lebaran 2026. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Kami berharap sebenarnya kegiatan tersebut tidak berlanjut karena itu juga membahayakan mereka. Pada saat arus mudik kendaraan jumlahnya cukup banyak,” ujar Dudy di Cirebon, Sabtu 14 Maret 2026.

Menurutnya, keberadaan warga di sekitar jembatan untuk mencari koin yang dilempar oleh pengguna jalan dapat mengganggu arus lalu lintas. Aktivitas tersebut juga membahayakan keselamatan mereka sendiri.

“Khawatirnya itu akan mengganggu kelancaran, tapi yang paling penting juga mengkhawatirkan dari sisi keselamatan saudara-saudara kita yang berada di Kali Sewo tersebut,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menghentikan aktivitas tersebut demi keselamatan bersama selama periode mudik. “Harapan kita supaya untuk sementara, kalau memang dipandang perlu, jangan beraktivitas dulu,” tambahnya.
 


Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pendataan terhadap warga yang biasa melakukan aktivitas sapu koin di kawasan tersebut. Menurut Dedi, tradisi mencari koin yang dilempar pengendara di Jembatan Kali Sewo sudah berlangsung puluhan tahun dan sering kali sulit dihentikan meskipun telah dilakukan penertiban oleh aparat.

“Kita melakukan pendataan terhadap warga yang biasa mangkal di Jembatan Kali Sewo Sukra Indramayu untuk mencari koin yang jatuh. Itu kan tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun,” kata Dedi.

Ia menjelaskan, selama ini polisi kerap menertibkan warga yang berada di lokasi, namun mereka kembali lagi setelah diamankan. “Sudah diamankan oleh Polsek, tapi balik lagi, balik lagi,” ujarnya.

Sebagai solusi sementara selama musim mudik, Dedi mengusulkan pemberian kompensasi kepada warga agar mereka tidak melakukan aktivitas tersebut. “Sehingga saya mencoba pikirkan alternatif, dikasih kompensasi selama musim mudik ini mereka tidak melakukan aktivitasnya. Minimal itu dulu,” kata Dedi.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mengurangi potensi risiko kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalur Pantura yang menjadi salah satu jalur utama pemudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Volume Kendaraan Naik 14 Persen

Berdasarkan laporan dari Jasa Marga, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tercatat naik sekitar 14 persen. Namun, menurut Dudy, meskipun peningkatan arus lalu lintas sudah terlihat, angka tersebut masih belum terlalu tinggi.

“Memang ada peningkatan, tetapi belum terlalu tinggi. Tadi saya membaca dari laporan Jasa Marga bahwa sampai hari ini ada peningkatan sekitar 14 persen,” ujar Dudy.

Pemerintah telah melakukan berbagai survei untuk memprediksi pergerakan kendaraan selama periode mudik. Dari hasil survei tersebut, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 April 2026.

“Kalau dari survei yang kami lakukan, kemungkinan akan terjadi arus puncak pada tanggal 18,” kata Dudy.

Meski demikian, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya berangkat pada tanggal tersebut. Menurutnya, kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan mudik.

“Tetapi kami mengharapkan, dengan adanya program Work From Anywhere, masyarakat yang akan melakukan mudik bisa menentukan sendiri waktunya dan memilih tanggal-tanggal yang lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyebaran waktu keberangkatan sangat penting untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang berlebihan di satu hari tertentu. “Harapannya tentu masyarakat tidak semuanya berangkat pada tanggal yang sama, sehingga tidak terjadi penumpukan dan kemacetan di jalan,” jelasnya.


Menteri Perhubungan saat memberikan kompensasi kepada tukang becak di Cirebon. Metrotvnews.com/ Ahmad Rofahan


Selain memantau arus lalu lintas, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan yang akan dilalui pemudik. Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional, terutama di jalur Pantai Utara atau Pantura.

“Dari laporan Kementerian PU, untuk jalan Pantura sudah dilakukan perbaikan,” kata Dudy.

Menurutnya, perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, namun bertujuan untuk memastikan kelayakan jalan selama masa mudik. “Sifatnya memang penambalan-penambalan, yang penting tidak ada jalan yang bolong-bolong atau bergelombang yang bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Silvana Febiari)