Perkuat Ekonomi, Kadin Siap Kawal Implementasi PP Ekspor SDA

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam implementasi tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA), guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya memahami semangat pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Namun menurut dia, implementasi kebijakan tersebut diharapkan dilakukan melalui dialog intensif bersama pelaku usaha.

"Kadin siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan ini agar tujuannya tercapai, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga devisa, memperbaiki tata kelola, sekaligus memastikan dunia usaha tetap dapat bergerak dengan baik," kata Anindya dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi Kadin terhadap pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di DPR, Jakarta. Kadin menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas terkait pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola SDA, hingga perlindungan terhadap dunia usaha.

"Kadin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto. Pesan Presiden sangat jelas: negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Anindya.

Menurut dia, penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan dunia usaha menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin, kata dia, mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan memberantas praktik pungutan liar maupun penyelundupan.

"Kadin mendukung penuh upaya Presiden memperbaiki iklim investasi, memperbaiki governance, dan memberantas korupsi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pungli, perizinan berbelit, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik curang harus diberantas karena merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan," tegas Anindya.
 

Baca juga: Pemerintah Bentuk Danantara Sumber Daya Indonesia, Awasi Ekspor Komoditas Strategis

(Ilustrasi aktivitas eksplorasi pertambangan. Foto: dok MI)
 

Perkuat industri dan hilirisasi

Kadin juga menilai penguatan sektor industri dan hilirisasi menjadi langkah strategis agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Dunia usaha, kata Anindya, siap mendukung penguatan manufaktur nasional, pengembangan kewirausahaan muda, pembiayaan UMKM, hingga substitusi impor.

Selain itu, Kadin menyatakan siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pembangunan desa nelayan, penguatan energi domestik, hingga program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Kadin, program-program tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan melibatkan pelaku usaha nasional. Anindya menegaskan Kadin akan terus menjadi mitra pemerintah yang konstruktif dalam mendukung kebijakan yang memperkuat ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, menerbitkan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).