Ilustrasi ASN. Medcom.id
Theofilus Ifan Sucipto • 23 August 2023 21:01
Jakarta: Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta dikritik. Efektivitas kebijakan itu dinilai kurang maksimal dalam menekan polusi udara.
"Kebijakan WFH bagi ASN itu bentuk dari solusi jangka pendek dan tidak terlalu signifikan," kata anggota Komisi C DPRD DKI Eneng Maliyanasari dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Agustus 2023.
Eneng mengatakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya sekitar 2.500 orang. Sedangkan, pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya.
"Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," papar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Eneng menyebut Pemprov DKI Jakarta seyogianya tidak hanya memikirkan mitigasi jangka pendek. Tetapi, harus memikirkan jangka menengah dan panjang.
"Pencemaran udara Jakarta sudah kritis dan membahayakan kualitas hidup penduduknya," tegas dia.
Eneng mengutip data indeks kualitas udara dari IQ Air. Kualitas udara di Ibu Kota mencapai angka 161 hingga 170.
"DKI Jakarta masuk daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia," ucap dia.